Saya berpendapat bahwa para pendukung ide penggantian Wakil Presiden ini hanya bertujuan untuk memperkeruh suasana politik nasional. Tindakan ini terjadi ketika pemerintah sedang berupaya keras mengatasi potensi ancaman multidimensi, terutama di bidang ekonomi, akibat perang dagang antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Kita perlu membedakan antara politik kekuasaan dan politik kebangsaan. Politik kekuasaan berfokus pada perebutan kekuasaan, yang merupakan ranah Pemilu. Jika tidak menyukai Presiden atau Wakil Presiden, silakan berkompetisi kembali di Pemilu berikutnya," kata dia.
Sementara itu, politik kebangsaan menekankan komitmen dan tindakan nyata dalam membangun bangsa dan negara. Tindakan kelompok yang menyudutkan Wakil Presiden Gibran adalah contoh politik kekuasaan yang terang-terangan dan inkonstitusional.
Gerakan semacam ini berpotensi mengganggu stabilitas politik dan jalannya pemerintahan demokratis hasil Pemilu.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta
Artikel Terkait
