JAKARTA, iNewsBekasi.id- Langkah Kadishub Jakarta Syafrin Liputo mendata para juru parkir (jukir) untuk bertugas mengatur parkir di ruas jalan (on street) secara resmi mendapat dukungan anggota DPR Dapil DKI Jakarta III Ahmad Sahroni. Apalagi pelibatan jukir ini dilakukan perorangan tanpa melibatkan ormas dan nantinya akan menggunakan mesin terminal parkir elektronik (TPE).
Wakil Ketua Komisi III DPR ini juga meminta Polda Metro Jaya turut membantu Dishub dalam upaya penertiban parkir ini. Penataan parkir di Jakarta harus dilakukan secara transparan karena adanya campur tangan preman sangat merugikan masyarakat.
“Ini merupakan gebrakan bagus yang sangat saya apresiasi. Penataan parkir jalanan memang harus profesional, transparan, tanpa campur tangan preman-preman yang biasanya merugikan pengguna jasa parkir. Kenapa saya bilang merugikan? Karena kerap kali mereka menembak harga sesukanya," kata Sahroni dalam keterangannya, Kamis (12/6/2025).
Oleh karenanya, lanjut Sahroni, Polda Metro Jaya juga harus turun untuk pastikan kebijakan berjalan sesuai rencana.
"Pengawasan harus ketat. Jangan sampai kebijakan bagus ini mandek gara-gara praktik lama yang masih dibiarkan,” ujarnya.
Sahroni menilai, ketegasan ini diperlukan guna memberi rasa tenang dan aman bagi masyarakat Jakarta.
“Jadi enggak ada lagi masyarakat Jakarta yang bayar parkir deg-degan. Takut ditembak harga mahal. Semua bakal transparan," terangnya.
Sahroni meyakini kalau Dishub Jakarta serius, Polda Metro Jaya ikut mengawal, dan masyarakat juga mendukung, praktik parkir liar bisa diberantas bersama.
"Ini kan demi kebaikan kota Jakarta, demi kenyamanan dan keamanan semua warga. Pendapatan daerah juga bakal lebih maksimal,” pungkas Sahroni.
Editor : Wahab Firmansyah
Artikel Terkait
