JAKARTA, iNewsBekasi.id - Pengamat politik Muhammad Gumarang menilai langkah Presiden ke-7 Joko Widodo yang secara terbuka menyatakan dukungan penuh kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan menjadi babak baru dinamika politik menuju Pemilu 2029.
Menurutnya, dukungan ini berpotensi menggerus suara partai-partai besar, termasuk Partai Gerindra yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.
“Sejak Munas PSI di Solo Juli 2025, Kaesang terpilih menjadi ketua umum, Jokowi dalam pidatonya berapi-api menyatakan akan berjuang membesarkan PSI. Ini jelas menunjukkan upaya Jokowi membangun kekuatan politik baru yang didukung simpatisan dan relawan seperti Projo, Alap-alap Jokowi, hingga pasukan bawah tanah,” ujar Gumarang.
Gumarang menilai sikap politik Jokowi tersebut menjadi tantangan bagi partai besar, khususnya Gerindra, mengingat PSI dipersiapkan Jokowi sebagai “sekoci politik” untuk Pemilu 2029.
Dengan dukungan penuh mantan presiden, peluang PSI menjadi kekuatan signifikan terbuka lebar, seperti halnya Partai Demokrat era Susilo Bambang Yudhoyono atau Gerindra yang dibesarkan Prabowo.
Namun, ia mengingatkan, potensi itu bisa terhambat bila Jokowi menghadapi turbulensi politik dan kasus hukum yang menggerus kepercayaan publik. Isu utang luar negeri, pembangunan IKN, dugaan korupsi besar-besaran, putusan MK terkait batas usia capres-cawapres, hingga tuduhan ijazah palsu dinilai dapat menjadi beban politik yang berat.
“Jika turbulensi politik dan kasus hukum menimpa Jokowi, hal ini akan berdampak pada masa depan PSI di Pemilu 2029. Apalagi, sejumlah tokoh di lingkaran Jokowi dalam pemerintahan Prabowo mulai tersisih karena kasus hukum, masa purna tugas, atau penyesuaian arah politik,” ucap Gumarang.
Ia mencontohkan posisi Menteri Kominfo sekaligus Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, yang berada di persimpangan antara mendukung PSI atau Gerindra.
Meskipun Budi Arie pernah menyatakan tegak lurus dengan Prabowo, Gumarang menilai selama ini ia menjalankan “politik dua kaki”, begitu pula dengan sebagian menteri, kepala badan, maupun pimpinan BUMN yang merupakan orang dekat Jokowi.
Fenomena politik dua kaki ini, kata Gumarang, merupakan warisan kompromi politik sejak Jokowi menjabat presiden periode kedua dan menunjuk Prabowo sebagai Menteri Pertahanan.
Setelah kemenangan Prabowo di Pilpres 2024, pemerintahan diwarnai oleh figur-figur yang dekat dengan Jokowi. Prabowo kini menghadapi pekerjaan rumah untuk mengukuhkan kemandirian kepemimpinan sesuai arah politiknya, baik untuk jangka pendek maupun panjang.
“Prabowo juga membangun kekuatan baru, misalnya dengan memberikan amnesti dan abolisi kepada Hasto Kristiyanto dan Thomas Lembong, menjalin komunikasi politik dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, serta memperkuat peran Kejaksaan Agung dalam pemberantasan korupsi,” tutur Gumarang.
Editor : Abdullah M Surjaya
Artikel Terkait
