CIKARANG PUSAT, iNews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Pemkab Bekasi agar seleksi Sekretaris Daerah (Sekda) berjalan bersih dari praktik nepotisme. Proses penentuan pejabat tinggi daerah itu diminta dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengingatkan Bupati Bekasi agar memastikan seluruh tahapan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama sekretaris daerah berbasis kompetensi, kinerja dan kebutuhan organisasi. Kedekatan pribadi akan berujung pada konflik kepentingan.
Lembaga antirasuah ini mengingatkan praktik suap kolusi dan nepotisme (KKN) kerap terjadi pada proses promosi dan mutasi pejabat. “Seluruh proses manajemen ASN kudu berjalan secara transparan bebas dari gratifikasi maupun nepotisme,” kata Budi, Senin (27/10/2025).
Tata kelola sumber daya manusia, kata Budi, harus mencerminkan semangat meritokrasi sekaligus mendukung tercipta birokrasi bersih, efektif dan melayani kepentingan publik. Bukan hanya untuk kepentingan tertentu.
Budi turut menyinggung tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari peserta seleksi sekda. Menurutnya, pelaporan harta kekayaan dapat menjadi tolok ukur dari tanggung jawab moral dan transparansi pejabat pada publik.
“Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan proses seleksi terbuka jabatan di Kabupaten Bekasi menjadi lebih bersih, adil dan berorientasi pada kepentingan publik, bukan kedekatan pribadi maupun hubungan kekerabatan atau nepotisme,” ucapnya.
Seperti diketahui, pekan lalu panitia seleksi mengumum tiga pejabat yang lolos selek sekda yakni Kepala Bapenda Kabupaten Bekasi Iwan Ridwan, Kepala DSDABMBK Kabupaten Bekasi Henri Lincoln dan Kepala BKPSDM Endin Samsudin.
Namun sesaat setelah pengumuman tersebut, LHKPN ketiga kandidat itu menjadi sorotan. Bukan hanya total kekayaan yang dimiliki namun rincian dari harta yang dilaporkan. Endin menjadi kandidat dengan nilai kekayaan tertinggi yakni mencapai Rp 8.791.175.715.
Pada LHKPN 2024 yang dilaporkan Maret 2025 itu, harta Endin bersih alias tidak memiliki hutang. Mayoritas kekayaan Endin berupa tanah yang mencapai 26 bidang dengan total nilai Rp 7.612.585.000.
Namun beberapa bidang yang dilaporkan Endin justru menjadi pertanyaan, pasalnya nilai tanah itu cenderung murah. Pada bidang nomor 17, Endin melaporkan tanah seluas 175 meter persegi di Kabupaten/Kota Bekasi dengan nilai hanya Rp4,8 juta.
Kemudian pada poin 11, Endin melaporkan tanah seluas 1.000 meter persegi di Bekasi dengan nilai Rp 48 juta. Endin yang masih memiliki hubungan kerabat dengan Bupati Ade Kuswara Kunang ini hanya melaporkan tanah tanpa memiliki bangunan. Sedangkan dua kandidat lain turut disorot karena kepemilikan hutang cukup besar.
Henri melaporkan total hartanya mencapai Rp4.829.050.499 namun memiliki hutang Rp1.190.391.916. Henri memiliki tanah dan bangunan seluas 294 meter persegi senilai Rp3 miliar dan tiga unit mobil senilai Rp 1,79 miliar.
Lalu Iwan Ridwan melaporkan total hartanya sebesar Rp5.008.764.483 dengan hutang Rp367.229.825. Harta tertinggi berasal dari lahan dan bangunan seluas 320 meter persegi dengan nilai mencapai Rp3,05 miliar.
Dia juga melaporkan empat unit kendaraan dengan total Rp960 juta dan harta bergerak lainnya sebesar Rp 945 juta.Hanya saja, ketiga kandidat belum memberikan komentar terkait harta yang dimilikinya. Ketiga kandidat kini tengah menjalani uji kompetensi selama dua hari di Bandung.
Sementara itu, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menegaskan pemerintah daerah berkomitmen melakukan rotasi, mutasi serta promosi jabatan sesuai dengan proses serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Ade Kuswara juga mengaku telah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi dalam setiap tahapan seleksi pejabat di wilayah Kabupaten Bekasi. “Di Kabupaten Bekasi sudah didampingi KPK, kita komitmen,” tegasnya.
Terpisah, Pengamat Kebijakan Publik Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi Hamludin menegaskan agar proses seleksi Sekda tidak sekadar seremonial untuk mengesahkan calon yang sudah “disiapkan”. Namun benar-benar birokrat yang memang mumpuni.
“Kita berharap seleksi ini bukan hanya formalitas. Jangan sampai nama Sekda sudah dikantongi sebelum proses selesai. Publik ingin figur yang benar-benar berkualitas dan punya kapabilitas,” kata Hamludin, Jumat (24/10/2025).
Ia juga mendesak Panitia Seleksi (Pansel) agar bekerja profesional dan independen sesuai amanat peraturan. “Jika ada indikasi mengarah ke calon tertentu, itu bukan hanya merusak sistem seleksi, tapi juga mencederai kepercayaan publik,” tandasnya.
Editor : Abdullah M Surjaya
Artikel Terkait
