Sementara itu, Sekretaris DPRD Kota Bekasi, Lia Erliani, memastikan bahwa penyesuaian perjalanan dinas bagi anggota DPRD akan mengikuti arah kebijakan pemerintah daerah.
"Pada prinsipnya tentu kami mengikuti kebijakan dari pemerintah, termasuk untuk perjalanan dinas kami lakukan penyesuaian berdasarkan prioritas," ujarnya.
Penyesuaian, kata Lia, juga mempertimbangkan agenda kerja masing-masing komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD).
Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyampaikan bahwa seluruh belanja pemerintah daerah yang tidak masuk prioritas akan dipangkas sebagai bagian dari penyesuaian anggaran.
"Ya tentu hari ini kan dengan Rp 153 miliar yang nanti dana transfer daerah yang berkurang, tentu apa yang sudah disampaikan oleh Pak Gubernur. Jangan sampai mengurangi kegiatan yang sifatnya infrastruktur," katanya beberapa waktu lalu.
Tri mengatakan efisiensi difokuskan pada kegiatan seremonial, konsumsi, seragam, perjalanan dinas, sarasehan, seminar hingga FGD.
"Oleh karena itu, baik itu pada belanja-belanja seremonial, belanja-belanja Makan, Minum, Seragam. Kemudian Perjalanan Dinas, Kegiatan Sarasehan, Seminar, FGD itu semuanya akan kita hilangkan," sambungnya.
Ia menyebut langkah efisiensi tersebut merujuk pada Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-62/PK/2025 terkait rancangan alokasi TKD 2026.
"Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Bekasi dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, memperkuat ketahanan fiskal, serta memastikan penggunaan anggaran daerah yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik," jelasnya.
Editor : Wahab Firmansyah
Artikel Terkait
