JAKARTA, iNewsBekasi.id – Pemerintah berencana menerapkan kebijakan work from anywhere (WFA) dan sistem pembelajaran online mulai April 2026. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah meningkatnya tekanan akibat konflik global.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi energi harus disusun secara adaptif, berbasis data, serta mempertimbangkan pengalaman pengaturan mobilitas saat pandemi Covid-19.
Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara penghematan energi dan kelangsungan layanan publik, termasuk sektor pendidikan.
“Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing-masing sektor, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat,” ujar Pratikno dalam keterangan tertulisnya, dikutip Selasa (17/3/2026).
Lima Strategi Penghematan Energi Pemerintah
Dalam rapat koordinasi lintas instansi, pemerintah menyepakati lima strategi utama untuk menekan konsumsi energi, yaitu:
Penerapan kerja fleksibel dan Work from Anywhere (WFA) bagi ASN
Optimalisasi penggunaan platform digital untuk mendukung kinerja
Pembatasan perjalanan dinas
Efisiensi energi pada operasional gedung perkantoran
Penyesuaian metode pembelajaran (daring dan luring)
Khusus untuk sektor pendidikan, kegiatan yang bersifat praktikum tetap akan dilaksanakan secara tatap muka guna menjaga kualitas pembelajaran.
Pendekatan ini disesuaikan dengan karakteristik tiap jenjang pendidikan serta kebutuhan materi ajar.
Selain strategi utama, rapat juga membahas sejumlah isu penting yang masih membutuhkan kajian lanjutan. Salah satunya terkait penyesuaian distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) apabila terjadi perubahan kehadiran siswa di sekolah.
Pemerintah juga mempertimbangkan skema pembiayaan alternatif untuk mendukung akses internet bagi siswa jika pembelajaran daring diterapkan secara luas.
Pratikno menegaskan bahwa sinergi antar kementerian dan lembaga sangat penting agar kebijakan ini berjalan efektif tanpa mengganggu pelayanan publik.
“Koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci agar kebijakan efisiensi energi dapat berjalan efektif, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, hasil rapat koordinasi akan disusun menjadi laporan resmi kepada Presiden Prabowo Subianto. Laporan tersebut akan memuat data konsumsi energi di sektor pembangunan manusia dan kebudayaan serta rekomendasi kebijakan penghematan yang akan diterapkan.
Editor : Wahab Firmansyah
Artikel Terkait
