BEKASI, iNewsBekasi.id - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) siap memperbaikan 15.000 rumah tidak layak huni di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) pada pertengahan tahun ini.
Program ini merupakan bagian dari kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang difokuskan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat di kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar Indonesia.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan bahwa sasaran program telah ditetapkan berdasarkan hasil validasi data di lapangan yang melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS). Program tersebut akan dijalankan di 17 provinsi dan menjangkau 40 kabupaten/kota yang berada di wilayah strategis perbatasan negara.
“Kawasan perbatasan adalah beranda terdepan negara. Kita ingin masyarakat di wilayah ini memiliki hunian yang layak, sehat, dan aman. Ini bukan hanya soal rumah, tetapi juga tentang meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat ketahanan sosial ekonomi masyarakat,” ujar Maruarar dalam keterangan resmi, Jumat (24/4/2026).
Dia menekankan upaya percepatan pelaksanaan program di lapangan akan mulai dalam 1–2 bulan ke depan. Pemerintah menginginkan dampak kebijakan dirasakan cepat oleh masyarakat.
Adapun program perbaikan hunian rumah ini mencakup wilayah di perbatasan antara Indonesia–Malaysia, Indonesia–Filipina, Indonesia–Timor Leste, Indonesia–Australia, Indonesia–Papua Nugini, Indonesia–Republik Palau, hingga Indonesia–Thailand, serta wilayah pulau terluar seperti Simeulue, Kepulauan Mentawai, dan Pulau Enggano.
Sebagai informasi, Kementerian PKP memiliki anggaran sekitar Rp10 triliun, dan sekitar 80 persen anggaran atau lebih dari Rp8 triliun dialokasikan untuk BSPS. Kebijakan ini digadang-gadang menargetkan perbaikan sekitar 400.000 unit rumah.
Editor : Tedy Ahmad
Artikel Terkait
