JAKARTA, iNewsBekasi.id – Komisi IX DPR RI mengusulkan agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara selama masa libur sekolah. Usulan tersebut muncul menyusul dugaan praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran negara hingga Rp1 triliun setiap bulan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menilai pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG harus menjadi perhatian serius pemerintah.
"Saya kira pernyataan Pak Zulhas harus menjadi alarm serius bagi semua pihak. Kalau memang ada potensi pemborosan sampai Rp1 triliun per bulan, tentu ini tidak bisa dianggap sepele. Apalagi saat ini kondisi fiskal negara juga sedang menghadapi banyak tekanan dan kebutuhan anggaran di sektor lain tidak kalah besar," ujar Charles, Sabtu (13/6/2026).
Menurut Charles, masa libur sekolah merupakan momentum yang tepat untuk melakukan penghentian sementara program MBG guna memberikan ruang bagi pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program tersebut.
Charles menegaskan evaluasi diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan program sekaligus memperbaiki kelemahan yang ditemukan di lapangan.
"Menurut saya, momentum libur sekolah yang akan datang bisa dimanfaatkan untuk melakukan penghentian sementara pelaksanaan program MBG sambil dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program," katanya.
Selain evaluasi, Komisi IX DPR juga meminta pemerintah melakukan audit terhadap seluruh dapur SPPG yang saat ini beroperasi di berbagai daerah.
Audit tersebut dinilai penting untuk memastikan standar keamanan pangan, kualitas makanan, efektivitas penggunaan anggaran, serta transparansi proses pengadaan yang dilakukan oleh masing-masing dapur MBG.
Politikus Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa dapur yang terbukti tidak memenuhi standar atau berulang kali menyebabkan kasus keracunan makanan harus ditindak tegas.
"Kita tidak boleh lupa bahwa hingga saat ini sudah lebih dari 40 ribu anak menjadi korban keracunan makanan dalam pelaksanaan program ini. Karena itu keselamatan dan kualitas layanan harus menjadi prioritas utama," ucapnya.
Editor : Wahab Firmansyah
Artikel Terkait
