Sahroni menilai keberadaan "Pak Ogah" justru menimbulkan persoalan baru di jalan raya karena pengaturan lalu lintas telah diatur oleh aparat yang berwenang. Ia juga menyoroti berbagai keluhan masyarakat terkait praktik tersebut.
“Karena dari keluhan yang ada, Pak Ogah ini sering mendahulukan yang memberi uang dan tidak jarang pengendara diperlakukan kurang baik kalau tidak membayar. Padahal jalanan itu fasilitas publik, sudah ada aturan dan petugasnya juga. Malah jadi semrawut karena tumpang tindih. Jadi harus ditertibkan agar masyarakat bisa berkendara dengan aman dan nyaman,” tutup Sahroni.
Sahroni berharap sinergi antara Pemprov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya mampu menciptakan ketertiban lalu lintas sekaligus menjadikan Jakarta sebagai contoh bagi daerah lain dalam penegakan aturan di jalan raya.
Editor : Wahab Firmansyah
Artikel Terkait
