JAKARTA, iNewsBekasi.id- DPR RI meminta pemerintah segera mengevaluasi dan mengaudit proses pengadaan proyek pemetaan nonperkotaan dalam program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP). Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan proses pengadaan berjalan transparan, kompetitif, serta menjamin data strategis Indonesia tetap diproses dan dikendalikan di dalam negeri.
Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna, menegaskan evaluasi harus dilakukan sebelum penetapan pemenang tender maupun penandatanganan kontrak proyek.
Menurut Ateng, pemerintah perlu memastikan seluruh tahapan pengadaan memenuhi prinsip akuntabilitas sekaligus menjaga kepentingan nasional, khususnya terkait penguasaan data geospasial yang memiliki nilai strategis.
Desakan tersebut muncul setelah adanya surat dari Asosiasi Perusahaan Survei Pemetaan dan Informasi Geospasial (APSPIG) tertanggal 27 Juli 2026. Surat itu mengingatkan potensi seluruh pekerjaan paket The Provision of Basic Geospatial Data and Base Maps of Non-Urban Areas of Indonesia diberikan kepada satu perusahaan.
Ateng menilai apabila seluruh paket dikuasai satu penyedia, maka berpotensi menimbulkan ketergantungan terhadap satu vendor, mengurangi persaingan usaha, hingga membatasi inovasi industri geospasial nasional.
Ia juga menyoroti kondisi di mana sejumlah perusahaan nasional disebut memperoleh nilai evaluasi teknis yang baik, namun hanya ditempatkan sebagai mitra pendukung, bukan sebagai pemegang kontrak utama maupun pengendali pekerjaan.
"Pemerintah jangan membiarkan Indonesia hanya menjadi pemilik data, penyedia data, dan penanggung utang, sementara kontrak utama serta penguasaan teknologi justru mengalir ke luar negeri. Jika perusahaan nasional terbukti mampu secara teknis, mereka tidak boleh sekadar dijadikan pelengkap konsorsium," kata Ateng dalam keterangannya dikutip Rabu (3/8/2026).
Berdasarkan data Bank Dunia, total pembiayaan program ILASPP mencapai US$654,63 juta. Dari jumlah tersebut, US$653 juta berasal dari pinjaman International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), sedangkan sisanya merupakan dana pendamping dari pemerintah Indonesia.
Salah satu komponen terbesar dalam proyek tersebut adalah penyusunan Peta Dasar Skala Besar untuk Aksi Iklim dengan nilai sekitar US$292 juta. Sementara itu, paket pemetaan nonperkotaan diperkirakan memiliki nilai mencapai US$185,46 juta.
Editor : Wahab Firmansyah
Artikel Terkait
