JAKARTA, iNewsBekasi.id - Presiden Prabowo Subianto menegaskan sistem pendidikan nasional harus diperbaiki secara menyeluruh, terutama dalam hal rekrutmen dan peningkatan kualitas guru. Pemerintah juga tengah membahas kemungkinan mengembalikan kewenangan pengangkatan guru kepada pemerintah pusat.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menanggapi masih minimnya kemampuan numerasi siswa kelas 4 sekolah dasar (SD) dalam program Presiden Prabowo Menjawab, yang dikutip Kamis (17/9/2026).
"Ya, seluruh sistem pendidikan itu harus diperbaiki. Mulai dari rekrutmen guru yang paling utama," kata Prabowo saat ditanya soal masih minimnya kemampuan numerasi murid kelas 4 sekolah dasar (SD), pada program Presiden Prabowo Menjawab, dikutip Kamis (17/9/2026).
Prabowo menjelaskan, desentralisasi merupakan bagian dari semangat demokratisasi yang memiliki tujuan baik. Namun, pelimpahan kewenangan rekrutmen guru kepada pemerintah daerah dinilai menghadirkan tantangan dalam menjaga objektivitas dan kualitas tenaga pendidik.
Menurut Prabowo, pemerintah perlu melihat kondisi yang terjadi di lapangan. Proses pengangkatan guru, kata dia, harus berdasarkan kemampuan, kebutuhan sekolah, dan standar kualitas, bukan kedekatan pribadi maupun kepentingan politik.
“Tapi pelaksanaannya, kalau diserahkan kepada pemerintah kabupaten, pemerintah (provinsi) gubernur, rekrutmen guru apakah kita yakini kualitasnya itu? Kita harus bicara realita. Apakah bupati itu objektif atau dia angkat saudara-saudara dia jadi guru? Tim sukses dia? Dan sebagainya. Ini yang jadi dilema bagi kita,” kata Prabowo.
Pemerintah Siapkan Peningkatan Kompetensi Guru
Untuk mengatasi kualitas guru yang belum merata, pemerintah mempertimbangkan sejumlah langkah, termasuk kursus, penataran, dan program peningkatan kemampuan tenaga pendidik.
Program tersebut diharapkan dapat membantu guru meningkatkan kompetensi sehingga mampu mengikuti perkembangan metode pembelajaran dan teknologi pendidikan.
“Sekarang, ya terpaksa mungkin kita harus bikin kursus-kursus, penataran-penataran, upgrading guru-guru itu,” ujar Prabowo.
Selain pembenahan rekrutmen dan pendidikan guru, Prabowo juga menempatkan digitalisasi ruang kelas sebagai salah satu langkah untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan.
Melalui fasilitas pembelajaran digital, guru diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mengajar. Sementara itu, siswa dapat memperoleh materi pembelajaran yang lebih menarik dan mudah dipahami.
“Karena itulah saya mau lompat. Ini kesulitan, makanya saya taruh digitalisasi kelas-kelas itu semua, supaya nanti guru-guru yang kurang mampu bisa juga belajar dari situ. Dan anak-anak yang kurang mampu, tertarik belajar dari situ. Berhitung, aritmatika, dan sebagainya. Ini salah satu langkah saya untuk lompat,” kata Prabowo.
Digitalisasi Tidak Gantikan Peran Guru
Meski mendorong digitalisasi pendidikan, Prabowo mengingatkan teknologi tidak dapat menggantikan peran guru. Menurutnya, perbaikan mendasar sistem pendidikan tetap bergantung pada kualitas rekrutmen dan pendidikan tenaga pendidik.
“Tetapi di ujungnya, perbaikan yang sebenarnya hanya dengan rekrutmen dan pendidikan guru. Hanya dengan itu,” tegasnya.
Prabowo juga mengungkapkan rencana program percepatan atau crash program. Pemerintah mempertimbangkan merekrut lulusan perguruan tinggi terbaik dari berbagai disiplin ilmu untuk membantu sekolah-sekolah yang tertinggal.
“Salah satu langkah yang sedang saya pikirkan untuk mengatasi masalah ini adalah crash program, mungkin saya akan rekrut sarjana-sarjana dari semua fakultas yang terbaik untuk menjadi guru-guru. Katakanlah guru-guru darurat yang kita terjunkan ke sekolah,” kata Prabowo.
“Umpamanya kita punya 300 ribu sekolah. Ya, mungkin kita mulai dari SD dulu, kita rekrut mungkin 30 ribu sarjana. Kita terjunkan ke sekolah-sekolah yang paling ketinggalan untuk crash program,” sambungnya.
Selain merekrut sarjana dari berbagai disiplin ilmu, Prabowo menyebut aparatur sipil negara (ASN) yang telah bekerja juga dapat dilibatkan melalui penugasan singkat di sekolah tertentu.
Penugasan tersebut dapat berlangsung selama dua atau tiga minggu dengan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah. “Kita juga bisa berpikir, kita bisa nanti rekrut dari pejabat-pejabat PNS yang sudah bekerja. Kita terjunkan, apakah dua minggu, tiga minggu,” jelasnya.
Prabowo menegaskan pembenahan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan guru dalam mengajar. Pemerintah juga harus memperhatikan kesejahteraan guru sebagai bagian dari upaya memperbaiki sistem pendidikan nasional. “Yang penting ini kita harus memperbaiki kesejahteraan guru dan kita sudah banyak lakukan dalam banyak hal,” tegasnya.
Sebagai bagian dari pembenahan jangka panjang, pemerintah kini membahas kemungkinan mengembalikan kewenangan pengangkatan guru kepada pemerintah pusat. Langkah tersebut diharapkan dapat menghasilkan sistem rekrutmen guru yang lebih objektif, terukur, dan berorientasi pada kualitas.
“Tapi sekarang kalau tidak salah, ya, kita sedang bicarakan hak mengangkat guru kembali ke pemerintah pusat,” ujarnya.
Editor : Wahab Firmansyah
Artikel Terkait
