JAKARTA, iNewsBekasi.id - Rencana Presiden Prabowo Subianto menggratiskan biaya pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) mendapat perhatian dari ekonom. Ekonom Senior INDEF sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini, memperkirakan PTN besar membutuhkan dana operasional sekitar Rp500 miliar hingga Rp1 triliun agar pendidikan tinggi dapat digratiskan.
Sementara itu, PTN berukuran kecil diperkirakan membutuhkan dana operasional sekitar Rp200 miliar hingga Rp500 miliar. Menurut Didik, skema kuliah gratis di PTN dapat diwujudkan dengan melakukan realokasi anggaran pendidikan yang sudah tersedia, sehingga tidak harus mencari sumber anggaran baru.
Presiden Prabowo sebelumnya menyampaikan komitmen untuk mengupayakan pendidikan negeri gratis, mulai dari sekolah dasar hingga universitas negeri. Pemerintah kemudian menyiapkan kajian mengenai kemungkinan dan skema pembiayaannya.
Namun, menurut Didik, pendidikan tinggi gratis perlu diikuti dengan pembatasan penerimaan mahasiswa baru. Dia juga mengusulkan penghentian jalur mandiri yang selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan PTN karena pembiayaan operasional kampus nantinya ditanggung negara.
“Di PTN penerimaan mahasiswa baru dibatasi, tetap berdasarkan asas meritokrasi, kemampuan dan harus prioritas adalah untuk mahasiswa yang kurang mampu,” ujarnya dalam pernyataan tertulis, Minggu (20/9/2026).
Jalur Mandiri PTN Diusulkan Dihentikan
Didik menilai PTN selama ini masih memiliki tugas komersial untuk mencari pembiayaan operasional sekaligus menutup kebutuhan anggaran dari APBN. Menurut dia, kondisi tersebut dapat membuka celah terjadinya praktik korupsi karena kampus memiliki kewenangan dalam menentukan penerimaan mahasiswa.
Editor : Wahab Firmansyah
Artikel Terkait
