Sahroni juga meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) bergerak cepat untuk mengusut dugaan fasilitas mewah di Lapas Cibinong tersebut.
Menurutnya, pemerintah perlu mengungkap secara transparan pihak yang memberikan fasilitas, pihak yang menikmatinya, serta bagaimana fasilitas tersebut dapat berada di dalam lapas.
“Jadi seluruh pihak, khususnya Kementerian Imipas harus usut siapa yang memberikan, siapa yang menikmati, dan bagaimana fasilitas itu bisa ada di dalam lapas. Kalau kalau ditemukan unsur pidana, segera copot dan usut yang bersangkutan. Semua harus dibuka secara terang. Jangan sampai publik berspekulasi bahwa hukum keras di depan, tapi ternyata lemah di belakang layar,” tegas Sahroni.
Temuan Ombudsman di Lapas Cibinong kini menjadi perhatian karena menyangkut tata kelola lembaga pemasyarakatan dan kesetaraan perlakuan terhadap warga binaan. DPR pun mendorong agar temuan tersebut ditindaklanjuti secara terbuka sesuai ketentuan yang berlaku.
Editor : Wahab Firmansyah
Artikel Terkait
