JAKARTA, iNewsBekasi.id - Badan Gizi Nasional (BGN) mulai mengaktifkan 480 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 16 provinsi pada Jumat (2/10/2026). Perluasan ini diarahkan lebih dahulu ke wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), termasuk daerah dengan prevalensi stunting tinggi hingga sangat tinggi.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, dapur SPPG yang diaktifkan merupakan unit yang telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan siap memasuki tahapan operasional.
“Pada Jumat, 2 Oktober ini, kami akan melaksanakan aktivasi dapur SPPG yang siap beroperasi di wilayah 3T, wilayah yang stuntingnya tinggi dan wilayah yang stuntingnya tinggi sekali. Kita mulai dari wilayah Timur Indonesia,” kata Sudaryono di Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Sebanyak 480 SPPG yang diaktifkan terdiri atas 211 SPPG mitra mandiri dan 269 SPPG terpencil. Aktivasi tersebut mencakup 16 provinsi, yakni Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua, Sulawesi Tengah, Papua Barat Daya, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.
Aktivasi akan dilakukan secara serentak di 16 provinsi. Sudaryono akan berada di Provinsi Maluku, sementara Wakil Kepala BGN, para deputi, dan pejabat eselon II ditugaskan di sejumlah provinsi lainnya untuk memastikan proses berjalan sesuai tahapan.
Namun, aktivasi pada 2 Oktober tidak berarti seluruh SPPG langsung memberikan layanan MBG pada hari yang sama. Setelah aktivasi, masih ada sejumlah tahapan yang harus dilalui sebelum dapur mulai melayani penerima manfaat.
Tahapan tersebut meliputi pelatihan bagi penjamah makanan serta penyiapan dan penetapan jumlah penerima manfaat secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing SPPG.
“Selanjutnya, setelah kita aktivasi, akan ada tahapan-tahapan, termasuk tahapan pelatihan. Penjamah makanan harus dilatih, termasuk juga nanti penerima manfaatnya dimulai dari sekian jumlah, jumlahnya makin ditambah, dan seterusnya,” ucapnya.
BGN memproyeksikan SPPG yang telah diaktifkan dapat mulai beroperasi sekitar tiga hingga empat minggu setelah proses aktivasi. Waktu tersebut tetap menyesuaikan kesiapan masing-masing dapur dan pemenuhan seluruh tahapan sebelum pelayanan MBG dimulai.
“Kami prediksi tahapan-tahapan ini akan langsung dimulai pada tanggal 2 itu, kemudian dapur-dapur tersebut siap beroperasi pada tiga sampai empat minggu setelah dilakukan aktivasi pada tanggal 2,” tuturnya.
Perluasan layanan MBG akan dilakukan secara bertahap setelah aktivasi tersebut. BGN akan memprioritaskan wilayah 3T, daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi, serta wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap layanan MBG.
Sudaryono mengatakan BGN juga akan menyisir sekolah-sekolah yang hingga kini belum mendapatkan layanan MBG, terutama yang berada di daerah jauh dari pusat pemerintahan.
“Kami prioritaskan di wilayah 3T, wilayah stunting tinggi, wilayah stunting tinggi sekali, dan wilayah-wilayah lain yang memang banyak sekali kami mendapatkan aduan. Sekolah-sekolah itu masih banyak yang belum mendapatkan pelayanan MBG, tetapi khususnya yang berada di daerah-daerah yang jauh dari Ibu Kota. Ini kemudian akan kami sisir terus,” katanya.
Editor : Tedy Ahmad
Artikel Terkait
