“Transparansi itu penting agar masyarakat bisa menilai apakah penegakan aturan berjalan secara konsisten. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa perusahaan yang memiliki kewajiban ditangani berdasarkan ketentuan hukum dan data yang dapat dipertanggungjawabkan,” tutur Yusri.
Dengan adanya keterbukaan informasi dari Kementerian Kehutanan dan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan mengenai status hukum serta realisasi pembayaran tiap pihak, masyarakat dapat memastikan bahwa proses penertiban kawasan hutan ini benar-benar memberikan kepastian hukum dan memberikan kontribusi nyata bagi penerimaan negara.
Editor : Vitrianda Hilba Siregar
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
Artikel Terkait
BERITA POPULER
+
