JAKARTA, iNewsBekasi.id - Pemerintah berencana menerapkan kewajiban pencampuran etanol dalam bahan bakar minyak (BBM) mulai 2027. Kebijakan ini membuka peluang usaha baru di sektor pertanian dan industri energi, terutama untuk pengembangan bahan baku bioetanol seperti singkong, tebu, dan jagung.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendorong para pengusaha mulai mempertimbangkan potensi bisnis tersebut. Ajakan itu disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) di Jakarta, Senin (12/10/2026).
Bahlil menilai program pencampuran etanol dengan BBM dapat menjadi kesempatan bagi pelaku usaha untuk mengembangkan industri energi alternatif di dalam negeri.
"Wajib mandatory mulai 2027 kita mulai terapkan. Jadi ini peluang bisnis juga untuk bangun etanol. Orang waktu saya ngomong pertama ini, orang nggak percaya, apa bisa etanol? Di Brasil itu sudah E100, di Amerika sudah ada mereka," kata Bahlil.
Dalam kesempatan itu, Bahlil juga memaparkan proyeksi kebutuhan bioetanol dalam beberapa tahun mendatang. Pada tahun 2028, diperkirakan kebutuhan bensin secara nasional sekitar 39,9 juta kiloliter (kl), sementara rencana produksi bioetanol pada tahun yang sama sekitar 0,8 juta kl.
Angka itu merangkak naik hingga tahun 2029 yang diperkirakan kebutuhan bensin nasional sekitar 40,8 juta kl. Sementara target produksi bioetanol pada tahun tersebut ditaksir meningkat hingga 1,11 juta kl. Peningkatan ini seiring target pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor minyak mentah.
"Harga minyak dunia yang tinggi seperti sekarang, etanol itu energi alternatif yang harganya jauh lebih bisa terjangkau," ucapnya.
Pria yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi itu juga menyebut, target pemerintah akan sampai pada campuran etanol 50 persen untuk BBM. Dengan demikian, impor minyak mentah nantinya punya porsi yang jauh lebih kecil dari saat ini.
"Kita mau dorong etanol, kita mau dorong sampai E50. Ini bahan bakunya dari tebu, singkong, jagung, dan ini bisa membangun kawasan pertumbuhan ekonomi baru," tuturnya.
Meski demikian, Bahlil menegaskan pemerintah tidak terburu-buru untuk mencapai target tersebut karena perlu mengimbangi kapasitas produksi etanol di dalam negeri. Hal tersebut untuk menghindari adanya impor etanol alih-alih mengurangi impor BBM yang sudah ada selama ini.
"Ke depan itu dalam perencanaan kita, kita akan bikin sampai dengan E50. Tetapi bertahap. Nah, untuk sampai dengan 2028, kita melihat kapasitas industri kita sekarang sudah seperti apa. Karena jangan sampai kita melakukan mandatori, tapi etanolnya lagi kita impor," ucap Bahlil.
Editor : Tedy Ahmad
Artikel Terkait
