"Sesuai concern Presiden Prabowo yang menerapkan zero tolerance terhadap para koruptor. Meski demikian, KPK tetap perlu membuat gebrakan pencegahan, terutama bagi berbagai mekanisme anggaran di daerah,” ucapnya.
Ia menilai, penguatan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran daerah menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah praktik korupsi sejak awal. Dengan demikian, program pemerintah dan penyaluran bantuan kepada masyarakat dapat berjalan optimal tanpa terganggu penyalahgunaan anggaran.
Sahroni berharap KPK terus mempertahankan ketegasan dalam penindakan sekaligus memperluas langkah pencegahan. Dengan kombinasi kedua pendekatan tersebut, potensi kerugian negara akibat korupsi diharapkan dapat ditekan dan manfaat anggaran publik bisa dirasakan masyarakat secara maksimal.
Editor : Wahab Firmansyah
Artikel Terkait
