“Ini tertera di keputusan Deputi Dialur Nomor 2 Tahun 2024 dan Nomor 1 Tahun 2025 yang tidak pernah sekalipun menyebutkan bahwa kendaraan adalah bagian dari biaya operasional,” kata Tysa.
Meski demikian, BGN mengakui pernah memasukkan biaya sewa kendaraan ke dalam komponen operasional melalui Keputusan Kepala BGN Nomor 63 Tahun 2025.
Namun, setelah melakukan evaluasi dan kajian lebih lanjut, BGN memutuskan untuk mengembalikan ketentuan tersebut seperti aturan awal.
BGN menilai kendaraan distribusi merupakan fasilitas mendasar yang harus disiapkan SPPG sejak mulai beroperasi. Karena itu, biaya pengadaan maupun penyewaan kendaraan tidak lagi dibebankan ke dalam pagu operasional Rp3.000 per penerima manfaat per hari.
“Setelah kami kaji lebih dalam lagi sebaiknya memang kendaraan tidaklah dimasukan kedalam biaya operasional, karena kendaraan adalah hal yang wajib dipenuhi SPPG sejak mulai beroperasi,” ucapnya.
Kebijakan ini membuat setiap SPPG harus memastikan ketersediaan kendaraan distribusi secara mandiri agar penyaluran makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan.
Editor : Wahab Firmansyah
Artikel Terkait
