JAKARTA, iNewsBekasi.id – Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai perbuatan haram. Ketentuan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 yang tidak hanya mengatur larangan penggunaan, tetapi juga mencakup produksi dan perdagangan rokok elektrik.
Fatwa tersebut ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Aminuddin Yaqub. Penetapan itu diketahui Ketua Umum MUI Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Asrorun Niam Sholeh menjelaskan, keputusan mengharamkan vape didasarkan pada sejumlah pertimbangan, terutama dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Selain itu, perangkat rokok elektrik dinilai berpotensi disalahgunakan sebagai sarana konsumsi maupun peredaran narkotika dan zat terlarang lainnya.
"Menggunakan rokok elektrik (REL) / vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya," ujar Niam dalam keterangannya, Senin (9/11/2026).
Dalam penjelasan fatwa tersebut, rokok elektrik didefinisikan sebagai perangkat elektronik berbaterai yang bekerja dengan memanaskan cairan berisi sejumlah bahan, seperti nikotin, gliserin, dan perasa. Proses pemanasan itu menghasilkan aerosol atau uap yang kemudian dihirup oleh penggunanya.
MUI secara khusus menyoroti kandungan nikotin dalam cairan vape yang dapat menimbulkan ketergantungan. Zat tersebut juga dinilai berisiko mengganggu fungsi sistem saraf dan berdampak buruk terhadap kesehatan tubuh.
MUI Haramkan Penggunaan hingga Perdagangan Vape
Tidak hanya penggunaan, MUI juga menetapkan penyalahgunaan perangkat vape untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagai perbuatan haram.
Larangan tersebut juga berlaku bagi seluruh aktivitas produksi dan perdagangan rokok elektrik. Ketentuan ini tercantum dalam poin kedua dan ketiga Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026.
"Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram," kata Niam mengutip poin kedua dan ketiga ketentuan hukum fatwa tersebut.
Melalui penerbitan fatwa ini, Niam berharap masyarakat, khususnya kalangan anak muda dan pelaku usaha, dapat memahami serta menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan MUI.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat melindungi kesehatan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus mencegah penyalahgunaan vape sebagai sarana konsumsi maupun peredaran narkoba.
Editor : Wahab Firmansyah
Artikel Terkait
