JAKARTA, iNewsBekasi.id- Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso. Pemecatan tersebut merupakan buntut kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Keputusan PTDH dijatuhkan melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) yang digelar secara tertutup di lingkungan Polri, Selasa (17/11/2026).
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, Eko dinyatakan melakukan pelanggaran etik berupa perbuatan tercela. Selain sanksi etik, komisi juga menjatuhkan hukuman administratif berupa pemecatan.
"Terduga pelanggar EHS, hasil sidang KKEP putusan sidang pertama sanksi bersifat etika yaitu perilaku pelanggaran perbuatan tercela. Sanksi administratif PTDH," kata Trunoyudo di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Menurut Trunoyudo, dalam persidangan terungkap adanya permufakatan untuk melakukan kegiatan illegal access terhadap sistem milik Polri yang digunakan untuk penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
Sidang KKEP tersebut dipimpin Komjen Hendro Pandowo selaku ketua komisi merangkap anggota. Posisi wakil ketua dijabat Irjen Agus Dwi Hermawan.
Sementara anggota komisi terdiri dari Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi.
Eko diduga melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Editor : Wahab Firmansyah
Artikel Terkait
