Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.
Dalam perkembangan kasus tersebut, Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah dengan alasan kesehatan.
Sebelumnya, Mabes Polri juga telah menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik pada Selasa (10/11/2026).
Dugaan penyadapan tersebut disebut berlangsung selama periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
Tidak hanya Presiden Prabowo, penyadapan diduga menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Dalam perkara pidana, keempat tersangka dikenakan sejumlah pasal, yakni Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.
Selain itu, mereka juga dijerat Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman enam tahun penjara serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman maksimal delapan tahun penjara.
Editor : Wahab Firmansyah
Artikel Terkait
