JAKARTA, iNewsBekasi.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat dipimpin langsung Ketua DPR Puan Maharani.
Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan beserta sejumlah poin yang menjadi substansi pengaturan dalam undang-undang tersebut.
Setelah mendengarkan laporan, Puan meminta persetujuan seluruh fraksi dan anggota DPR yang hadir untuk mengesahkan RUU tersebut menjadi undang-undang.
“Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi. Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang? Setuju ya?" tanya Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
“Setuju,” jawab peserta rapat.
“Alhamdulillah,” kata Puan sambil mengetuk palu sidang sebagai tanda pengesahan.
Dengan keputusan tersebut, RUU Perampasan Aset resmi disetujui DPR menjadi undang-undang setelah melalui proses pembahasan di parlemen.
Dalam pembahasannya, terdapat sejumlah ketentuan yang menjadi pokok pengaturan UU Perampasan Aset. Aturan ini tidak hanya mengatur mekanisme penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana, tetapi juga perlindungan hak pihak ketiga dan pengembalian aset kepada korban.
Editor : Wahab Firmansyah
Artikel Terkait
