JAKARTA, iNewsBekasi.id – Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2026 membawa sejumlah kabar baik bagi tenaga pendidik di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Pemerintah menyiapkan tiga program afirmasi, mulai dari pembukaan formasi CPNS guru pada 2027, percepatan sertifikasi bagi lebih dari 50.000 guru, hingga jaminan BPJS Kesehatan gratis untuk lebih dari 100.000 guru non-ASN.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan sekaligus memberikan kepastian karier dan perlindungan bagi guru madrasah serta pendidik agama dan keagamaan.
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, perhatian terhadap guru tidak cukup diwujudkan melalui peringatan seremonial. Negara harus hadir memberikan dukungan nyata bagi mereka yang selama ini berperan penting dalam mencetak generasi penerus bangsa.
"Kami ingin para guru betul-betul merasa diperhatikan oleh negara, oleh pemerintah," kata Menag usai acara Senam Sehat bersama Guru dalam rangkaian perayaan Hari Guru Nasional 2026 di halaman Kantor Kemenag, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Nasaruddin mengingatkan, keberhasilan para pemimpin bangsa dan jajaran pemerintahan saat ini tidak lepas dari jasa dan didikan para guru. Tanpa sentuhan tangan dingin para pendidik, mustahil siapa pun dapat meraih pencapaian seperti sekarang.
Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kemenag, Amien Suyitno, merinci bahwa salah satu afirmasi utama pada HGN 2026 adalah kepastian pembukaan formasi guru dalam seleksi CPNS 2027.
Kemenag telah melakukan sinkronisasi data bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menyiapkan formasi CPNS guru binaan Kemenag secara bertahap.
Suyitno menjelaskan, formasi CPNS tersebut terbuka bagi pelamar jalur umum maupun guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang memenuhi syarat batas usia maksimal 35 tahun.
"Khusus di bawah Direktorat GTK Madrasah ada sejumlah formasi guru untuk menjadi PNS. Kriteria yang satu adalah guru PPPK yang memenuhi syarat sebagai ASN yang umurnya paling tinggi 35 tahun. Ini berlaku juga untuk umum, bukan hanya untuk yang ASN atau yang sudah PPPK," terang Suyitno.
Selain membuka peluang karier menjadi PNS, pemerintah juga memberikan jaminan perlindungan status kepegawaian. Guru PPPK yang mengikuti seleksi CPNS 2027 dipastikan tetap berstatus sebagai PPPK apabila dinyatakan belum lulus tes PNS. Di samping itu, sesuai arahan Presiden, pemerintah juga akan mengangkat para guru paruh waktu menjadi PPPK.
Dari sisi peningkatan kompetensi dan kesejahteraan, Kemenag mengakselerasi program sertifikasi bagi lebih dari 50.000 guru sepanjang 2026 yang dibagi ke dalam dua gelombang. Gelombang pertama telah diumumkan dan akan segera disusul dengan penambahan gelombang berikutnya.
Tak hanya itu, perhatian khusus juga menyasar lebih dari 100.000 guru non-ASN (bukan PNS maupun PPPK) melalui pemberian jaminan kesehatan BPJS secara gratis pada tahun 2026.
Anggaran program tersebut telah disiapkan melalui mekanisme revisi anggaran tahun berjalan, lengkap dengan skema perlindungan lanjutan berupa peluang beasiswa bagi anak guru apabila terjadi musibah atau risiko tertentu.
"Ini yang terakhir khusus untuk guru non-ASN. Dia bukan PPPK, dia juga bukan PNS. Ada 100.000 guru lebih yang kita kasih BPJS Jaminan Kesehatan dan free mereka nanti," kata Suyitno.
Proses penyalurannya kini tinggal menunggu finalisasi teknis bersama KemenPAN-RB dan BKN.
Editor : Tedy Ahmad
Artikel Terkait
