Deretan Negara yang Larang Warganya Menggunakan Jilbab, Ada Turki hingga Prancis

ANKARA, iNewsBekasi.id - Sedikitnya terdapat empat negara yang melarang warganya menggunakan jilbab. 

Seperti diketahui, tak sedikit negara di dunia melarang jilbab terhadap wanita muslimah khususnya di Eropa. Larangan itu pun bahkan tertera dalam aturan resmi di pemerintahan.

Penasaran negara-negara mana saja yang melarang warganya menggunakan hijab? Dilansir dari SINDOnews, Jumat (19/8/2022), berikut informasinya.

Daftar Negara yang Melarang Warganya Menggunakan Jilbab

1. Prancis 

Meskipun Perancis adalah rumah bagi sebagian bear komunitas Muslim di Eropa namun terdapat salah satu kebijakan paling kontroversial yang berkaitan kebebasan beragama. 

Kebijakan itu adalah Undang-Undang Laicite yang menjadi dasar larangan penggunaan simbol-simbol agama di sekolah-sekolah negeri, termasuk larangan penggunaan jilbab. 

Alasan mendasar pemerintah Perancis mengesahkan undang-undang tersebut adalah bahwa penggunaan jilbab, niqab dan burqa, baik itu di sekolah maupun di ruang publik bertentangan dengan prinsip dasar laicite di Perancis. 

Bagi masyarakat Perancis, laicite merupakan konsep yang menunjukkan identitas Perancis dan juga digunakan masyarakat, politisi dan ilmuwan sebagai pondasi dasar dari tindakan politik dan budaya di Perancis.

Kebijakan itu pun menimbulkan pro dan kontra baik dari kalangan Muslim maupun non Muslim. Mahkamah HAM Eropa pun mengukuhkan aturan larangan niqab itu pada 2 Juli 2014.

Presiden Prancis saat itu, Nicolas Sarkozy, menyebut niqab mengopresi perempuan dan oleh karena itu tidak diterima di Prancis.

2. Turki 

Selama lebih 85 tahun warga Turki hidup dengan aturan Sekularisasi Turki dimulai sejak terjadinya reformasi Turki yang merubah bentuk negara Turki dari kekhalifahan menjadi negara republik. Hal ini tidak lepas dari peran presiden pertama Turki yaitu Kemal Attaturk. 

Alhasil, Ataturk melarang pegawai negeri menggunakan pakaian yang terkait dengan keyakinan agama. 

Hal ini dibuktikan dari adanya larangan pemakaian kerudung atau hijab pada pegawai negeri dan masyarakat Turki.

Perubahan besar terjadi pada 2008 ketika amandemen konstitusi Turki melonggarkan larangan hijab di kampus-kampus.

Perempuan diperbolehkan menggunakan hijab yang agak longgar di bawah dagu. Hijab rapat menutup leher masih dilarang saat itu. 

Terpilihnya Recep Tayyip Erdogan sebagai Perdana Menteri Turki pun membawa perubahan baru bagi Turki. Hal ini dibuktikan dengan Turki menghapus larangan penggunaan hijab di institusi-institusi pemerintahan, kecuali pengadilan, militer, dan kepolisian. 

Tindakan Erdogan terkait penghapusan larangan hijab bertujuan menjunjung demokrasi pun ditanggapi sejumlah pengkritik. 

Erdogan dituding punya “agenda Islam” di pemerintahannya. Pada Agustus 2016, polisi wanita di Turki pun diperkenankan menggunakan jilbab.

3. Jerman 

Pada 2003 Mahkamah Konstitusi Federal memberlakukan larangan tersebut pada guru dan pegawai pemerintah. 

Majelis tinggi parlemen Jerman menyetujui Undang-undang (UU) kontroversial yang melarang pegawai publik mengenakan simbol ideologis atau agama saat bekerja. 

Dalam praktiknya, UU tersebut akan mempengaruhi wanita Muslim yang mengenakan jilbab, terlepas dari kelayakan atau kualifikasi mereka.

4. India 

Pengadilan Tinggi di negara bagian Karnataka, India Selatan, melarang siswi Muslim mengenakan jilbab, busana Muslim, pakaian dan simbol keagamaan lain juga dilarang dipakai di setiap lembaga pendidikan. 

Larangan hijab telah menyebabkan protes oleh kelompok-kelompok Muslim di beberapa wilayah negara Asia Selatan itu, serta demo tandingan oleh mereka yang mendukung keputusan tersebut.

Editor : Eka Dian Syahputra