3 Pejabat Pemkot Bekasi Masuk Radar Golkar untuk Pilkada, Sekda Junaedi: Kalau Maju Harus Berhenti

BEKASI, iNewsBekasi.id- Tiga nama pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi masuk dalam radar Partai Golongan Karya (Golkar), sebagai bakal calon Wali Kota potensial untuk kontestasi Pilkada Kota Bekasi tahun 2024 mendatang. 

Mereka diantaranya, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Chasbullah Abdul Majid (RSUD CAM) Kota Bekasi, Kusnanto Saidi, UU Saiful Mikdar yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, dan Inayatullah yang menjabat sebagai Asda 2 Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat.
 
Ketiganya bakal bersaing dengan tiga politisi Partai Golkar, yakni Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi, Ade Puspitasari, Nofel Saleh Hilabi (caleg DPR RI Depok-Bekasi), Faisal (Anggota DPRD Kota Bekasi), serta Abdul Rosyad Irwan yang merupakan mantan Ketua KONI Kota Bekasi.

Baca Juga

Calon Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Akan Wajib ASN Gunakan Produk Lokal saat Kerja

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Junaedi memberikan peringatan keras kepada para ASN untuk tetap menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis. Junaedi menekankan, agar para ASN fokus pada pelayanan kepada masyarakat dan menghindari keterlibatan dalam kegiatan politik yang dapat mengganggu netralitas dan kewajiban mereka sebagai ASN.

“Hindarilah politik praktis. Catatannya dia harus berhenti (sebagai ASN, kalau dia ingin maju). Jangan sampai nanti kita belum tentu, bikin suasana nggak bagus. Kembali lah kepada pelayanan ke masyarakat, itu yang harus tetap kita jaga sebagai ASN,” tegas Junaedi dalam apel pagi bersama para ASN Se-Kota Bekasi di Plaza Pemkot Bekasi, Senin (22/4/2024). 

Junaedi menambahkan, bahwa ASN Pemkot Bekasi tidak seharusnya mengajukan diri sebagai calon kepala daerah karena Pilkada adalah urusan partai politik dan bukan urusan ASN.

Baca Juga

Silaturahmi dengan Pengurus LDII, Cawalkot dan Wawali Kota Bekasi Uu-Nurul Dapat Sejumlah Masukan

“Saya berpesan, sekali lagi ASN jangan ngocol (petakilan) kalau kata orang. Kita profesional aja, tetap disiplin dan netral. Ya kalau dirinya engga nyalonin diri nggak apa-apa. Jangan sok-sokan mendeklarasikan, mau apa itu nggak boleh. Karena itungannya ASN itu berhenti kalau maju ke politik praktis,” tambahnya.

Editor : M Hary Fauzan