Wacana Korban Judi Online Dapat Bansos, Pengamat Ekonomi: Berpotensi Disalahgunakan

BEKASI, iNewsBekasi.id- Wacana pemerintah memberikan bantuan sosial (bansos) kepada korban judi online menuai polemik. Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy terkait rencana tersebut menuai sejumlah kritik . 

Pengamat Ekonomi sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, bansos bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga tidak tepat jika diberikan kepada korban judi online. 

Baca Juga

Bareskrim Bekuk Buronan Judol di Filipina, Sahroni: Bukti Keseriusan Polri!

Pemberian bansos berpotensi disalahgunakan oleh korban karena judi masuk dalam kegiatan negatif. Seyogyanya pemerintah memfokuskan bansos pada masyarakat miskin atau warga yang lebih membutuhkan. 

"Masih banyak orang miskin yang butuh masuk ke DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) dibanding para pelaku yang miskin karena judi online," kata Bhima saat dihubungi, Selasa (18/6/2024). 

"Judi ini tindakan kriminal, apa pantas pelakunya diberi bansos? Ini artinya logika pemerintah mau subsidi pelaku judi online pakai uang negara," sambungnya.

Baca Juga

Polisi Tangguhkan Penahanan Gunawan Sadbor, Ahmad Sahroni Minta Bos Besar Judol Segera Diringkus

Bhima mendorong pemerintah untuk terus maksimal memberantas kegiatan judi online. Pasalnya, sudah banyak korban yang terjerat, bahkan sampai ada yang berujung pada konflik keluarga dan kematian.

"Pemerintah juga jangan lepas tangan soal pencegahan. Judi online akan terus ada kalau upaya pemberantasan di hulunya tidak serius," katanya. 

Di sisi lain, para pelaku yang kecanduan judi online seharusnya masuk ke dalam pusat rehabilitasi. Bhima mencatat, pusat rehabilitasi memiliki fasilitas pembinaan bagi masyarakat agar mendapatkan keterampilan untuk berwirausaha. 

Baca Juga

Berantas Judol, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni Minta PPATK Jemput Bola

Dengan demikian, para korban tak akan lagi terjerat ke dalam praktik judi online. "Pelaku judi online tidak perlu masuk sebagai penerima bansos, harusnya masuk panti rehabilitasi baik yang dikelola pemerintah maupun swasta," tuturnya.

"Jadi pemerintah cukup membiayai pelaku judi online selama di panti rehab. Di sana ada berbagai fasilitas termasuk pelatihan wirausaha sehingga pelaku judi online bisa sembuh dan memiliki pendapatan selepas keluar panti rehab," ucapnya. 

Sebelumnya, Menko PMK Muhadjir Effendy membuka peluang agar korban judi online masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menerima bansos. Hal ini disampaikan Muhadjir menanggapi judi online semakin marak di masyarakat.

Editor : Wahab Firmansyah