1,9 Juta Data Penerima Bansos Dihapus, Pemerintah Ungkap Temuan Mengejutkan

JAKARTA, iNewsBekasi.id- Kementerian Sosial (Kemensos) menghapus sebanyak 1,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari daftar penerima bantuan sosial (bansos) pada triwulan kedua tahun 2025. Bansos yang terdampak penghapusan ini mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (3/6/2025).

Baca Juga

4 Fakta Bansos Beras Juni-Juli, Sasar 18 Juta Penerima

“Dari hasil ground-checking ada 1,9 juta lebih data yang disebut inclusion errors, mereka semestinya tidak dapat (bantuan), tapi selama ini dapat bantuan. Ada juga exclusion errors, yang mestinya dapat tapi tidak dapat,” ungkap Gus Ipul.

Gus Ipul mengatakan, keputusan ini diambil setelah dilakukan verifikasi dan validasi data penerima bansos oleh Kemensos bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.

Baca Juga

Begini Cara Pemerintah Salurkan Bansos Kuartal II 2025, Siapa Saja yang Dapat?

“Program Keluarga Harapan dan Sembako ditengarai ada 45 persen yang tidak tepat sasaran. Untuk itulah dari awal Presiden memerintahkan kepada kami semua, kita, untuk konsolidasian data dan yang diberi tugas adalah Kepala BPS dan segenap jajaran,” katanya.

Dari total 1,9 juta KPM yang dihapus rinciannya yakni,  616.367 KPM merupakan penerima PKH dan 1.286.066 KPM merupakan penerima BPNT

Gus Ipul menuturkan, penghapusan data ini berpotensi menghemat anggaran negara sebesar Rp14,4-17,9 triliun pada tahun 2025.

Baca Juga

Dalam 7 Hari, PosIND Salurkan Bansos PKH dan Sembako Tahap I di Bekasi Capai 52%

Ke depan, Kemensos akan melakukan pembaruan data secara berkala setiap tiga bulan guna meminimalkan kesalahan data dan memastikan keakuratan distribusi bantuan sosial.

“Kami pastikan proses verifikasi ini untuk memastikan bansos benar-benar tepat sasaran,” ucapnya.

Editor : Wahab Firmansyah