Menakar Urgensi Perppu Pemberantasan Tindak Pidana Ekonomi bagi Stabilitas Nasional

JAKARTA, iNewsBekasi.id - Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI tentang Pemberantasan Tindak Pidana Ekonomi dan Pemulihan Perekonomian Negara

Penanganan perkara tindak pidana ekonomi di Indonesia saat ini masih terbentur oleh berbagai tantangan struktural dan prosedural yang cukup pelik.

Baca Juga

Deklarasi Peradi Profesional, Komitmen Jaga Keadilan di Era Digital

 Proses hukum yang panjang, rumitnya pembuktian, hingga birokrasi administratif yang berlapis dalam penyitaan dan pelelangan aset sering kali membuat penanganan perkara menjadi lamban. 

Fenomena ini tidak hanya menghambat pemulihan kerugian negara, tetapi juga berisiko menggerus efektivitas penegakan hukum serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan kita.

Dalam realitas di lapangan, banyak perkara yang sejatinya telah diputus oleh pengadilan namun pemulihan kerugian negaranya tertahan lama. 

Hal ini disebabkan oleh tahapan koordinasi antarlembaga dan prosedur hukum yang sangat ketat. Sebagai gambaran, pada beberapa kasus korupsi dan tindak pidana ekonomi yang sudah inkrah, aset sitaan baru bisa dilelang setelah melewati proses verifikasi dan penetapan status barang rampasan yang melelahkan. 

Editor : Vitrianda Hilba Siregar