Menakar Urgensi Perppu Pemberantasan Tindak Pidana Ekonomi bagi Stabilitas Nasional

Penundaan yang berlarut-larut ini membuat nilai aset cenderung menyusut, sehingga hasil pemulihan kerugian negara tidak lagi optimal saat berhasil direalisasikan.

Situasi tersebut menjadi sinyal kuat bahwa sistem penegakan hukum ekonomi nasional membutuhkan penguatan besar, baik pada instrumen regulasi maupun kewenangan lembaga terkait. Negara memerlukan langkah hukum yang lebih responsif dan memiliki daya jangkau luas untuk mempercepat pemberantasan kejahatan ekonomi.

Baca Juga

Gibran Dorong Pengesahan RUU Perampasan Aset: Koruptor Harus Dimiskinkan

"Atas dasar itu, saya menyatakan dukungan penuh terhadap perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemberantasan Tindak Pidana Ekonomi dan Pemulihan Perekonomian Negara sebagai langkah strategis dan konstitusional dalam memperkuat sistem hukum serta menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dan Penerbitan Perppu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan instrumen yang sah untuk menjawab kebutuhan hukum yang mendesak dalam situasi yang memerlukan tindakan cepat dari negara," tegas Sheryl Audina Catherine, S.H Direktur bDaun Teduh di Jakarta, Minggu (15/3/2027).

Editor : Vitrianda Hilba Siregar