Pemkab Bekasi Lakukan Reaktivasi Terhadap Kartu KIS yang Tidak Aktif

BEKASI, iNewsBekasi.id- Pemkab Bekasi berencana untuk mengaktifkan kembali kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi pemilik Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan sebelumnya dinonaktifkan.

"Masyarakat yang ada di DTKS yang kemarin kepesertaan JKN-nya dinonaktifkan akan direaktivasi kembali, dan itu butuh proses paling lama 8 hari, terhitung mulai 10 Januari 2025," ungkap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, dr Alamsyah, setelah mengikuti rapat bersama DPRD Kabupaten Bekasi di Gedung DPRD, Kompleks Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat pada Rabu (8/1/2024).

Baca Juga

Kasus Korupsi Ijon Proyek Bekasi, JPU Tuntut Bupati Nonaktif Ade Kuswara 7 Tahun dan Ayahnya 4 Tahun

Alamsyah menuturkan, Pemkab Bekasi segera mengirimkan surat kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk mengaktifkan kembali kepesertaan JKN yang telah dinonaktifkan agar pelayanan kesehatan masyarakat dapat berjalan dengan baik.

"Kita akan bersurat ke BPJS agar diaktifkan kembali," tuturnya. Dia melanjutkan, warga yang sedang menjalani perawatan jalan masih dapat memperoleh layanan kesehatan di Puskesmas terdekat. 

Untuk perawatan inap, mereka dapat menggunakan Jamkesda di rumah sakit.
"Kalau misalnya rawat inap di rumah sakit, karena kartu KIS-nya tidak aktif, itu bisa pakai Jamkesda. Nanti bisa minta SJP (Surat Jaminan Pelayanan) dari Rumah Sakit yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan," ujarnya.

Baca Juga

Plt Bupati Bekasi Evaluasi Dirum Perumda Tirta Bhagasasi, Karyawan Protes Kebijakan Manajemen

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron menjelaskan, dalam rapat tersebut disampaikan bahwa Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari APBD Kabupaten Bekasi sebanyak 146.405 orang yang terdaftar dalam DTKS akan dialihkan menjadi PBI APBN.

"Untuk mempercepat proses perubahan ini, kami minta Dinas Sosial Kabupaten Bekasi memaksimalkan koordinasi dengan Kementerian Sosial," ujarnya.

Selain itu, Pemkab Bekasi melalui Bappeda juga diminta untuk menggali potensi anggaran guna mendukung aspek kesehatan masyarakat.  "Kita juga minta Disdukcapil agar proaktif memverifikasi administrasi kependudukan bagi peserta KIS PBI Non DTKS agar tidak terjadi perbedaan data yang tidak kita harapkan," ucapnya.
 

Editor: Wahab Firmansyah