Ribuan Anak Putus Sekolah SMK Disasar Program PKK dan PKW di 33 Provinsi, Ini Manfaatnya

JAKARTA, iNewsBekasi.id- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus berupaya memperluas akses pendidikan bagi anak putus sekolah (APS), khususnya dari jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 

Salah satu langkah nyatanya adalah dengan meresmikan Gerakan 1.000 APS SMK Berdaya melalui Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW).

Baca Juga

Pemerintah Segera Umumkan Sistem Baru PPDB untuk Sekolah

Inisiatif ini diharapkan menjadi titik balik bagi para APS SMK untuk bangkit, menjadi pribadi mandiri, dan mampu bersaing di dunia kerja maupun kewirausahaan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan, pentingnya pemerataan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh anak Indonesia, termasuk mereka yang terpaksa putus sekolah.

"Langkah ini menjadi komitmen kami untuk mengaktifkan kembali pendidikan nonformal. Karena saat ini, yang dituntut adalah kompetensi keahlian tidak hanya ijazah. Program ini memberikan peluang lebih besar untuk anak putus sekolah dapat bersaing di dunia kerja maupun merintis usaha dan membuka lapangan pekerjaan," katanya, dikutip dari siaran pers, Selasa (1/7/2025).

Abdul Mu’ti menuurkan, Gerakan 1.000 APS SMK Berdaya merupakan solusi konkret untuk menekan angka pengangguran di kalangan lulusan SMK yang tidak melanjutkan pendidikan formal.

"Program PKK dan PKW juga bentuk partisipasi semesta dalam memastikan bahwa pendidikan benar-benar hadir untuk semua dan setiap anak Indonesia memiliki ruang untuk kembali berdaya dan kembali bermakna," tuturnya.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, turut memberikan apresiasi terhadap program ini. Ia menilai keterlibatan pihak industri adalah kunci keberhasilan pelatihan kerja.

"Gerakan ini menjawab tantangan pengangguran dan menggerakkan ekonomi lokal di daerah masing-masing. Oleh karena itu, hal ini menjadi prioritas dalam revitalisasi terutama link and match bersama industri dalam keberhasilan program," kata Hadrian.

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus, Tatang Muttaqin menambahkan, pelatihan keterampilan kerja dan wirausaha menjadi bagian dari strategi pendidikan vokasi yang dapat langsung diterapkan di dunia kerja maupun industri (DUDI).

"APS dari SMK ini akan mendapatkan pelatihan-pelatihan keterampilan vokasional yang relevan dengan kebutuhan DUDI secara intensif selama satu sampai dua bulan sebagai bekal mereka untuk terjun ke dunia usaha maupun dunia industri," ujarnya.

Menurut Tatang, program ini akan digelar di 33 provinsi dan melibatkan 245 Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP). Wilayah sasaran tidak hanya terbatas di kota besar, tetapi juga menjangkau daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Pemerintah daerah berperan penting dalam menyediakan data APS SMK, sementara pelatihan akan dilakukan oleh LKP yang berpengalaman dan telah menjalin kerja sama dengan DUDI, UMKM, lembaga keuangan, hingga platform digital.

"Jadi, selesai program, untuk yang memilih PKK, APS SMK ini dapat langsung bekerja maksimal satu tahun setelah selesai program karena LKP penyelenggara telah bekerja sama dengan DUDI dan peserta juga sudah mengikuti uji kompetensi dan memiliki sertifikat kompetensi," ucapnya.

Sementara untuk peserta PKW, mereka bisa langsung membuka usaha karena selain ada pendampingan usaha, peserta juga diberikan bantuan modal usaha. Misalnya, untuk membeli bahan baku dan sebagainya.

Langkah ini diharapkan dapat membuka jalan bagi ribuan APS SMK untuk kembali produktif, mandiri, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah.
 

Editor : Wahab Firmansyah