3 Fakta Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto Kristiyanto, Diusulkan Menkum ke Prabowo

JAKARTA, iNewsBekasi.id - Abolisi mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) dan amnesti untuk Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto telah disetujui DPR RI, di mana sebelumnya, usulan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada DPR.

Persetujuan permintaan pertimbangan DPR RI tersebut terbilang cepat direspons. Sebab, surat tersebut masuk ke DPR RI pada 30 Juli 2025, kemudian disetujui DPR RI sehari kemudian setelah melakukan rapat konsultasi yang diikuti pimpinan fraksi.

Baca Juga

Begini Kedekatan Anies Baswedan dan Tom Lembong, Kompak dan Berbagi Tawa

Dalam hal pemberian abolisi dan amnesti, presiden memang memperhatikan pertimbangan DPR. Hal itu diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat".

Diketahui, pada 18 Juli 2025, Tom Lembong divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus impor gula. Atas putusan tersebut, Tom melakukan banding. Demikian juga dengan Kejaksaan Agung.

Sepekan kemudian, yakni 25 Juli 2025, giliran Hasto Kristiyanto yang divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI. Namun, Hasto tidak terbukti melakukan dakwaan alternatif kesatu tentang tindak pidana perintangan penyidikan.

Baca Juga

Cerita Tom Lembong Bebas Penjara: Saya Jalani 9 Bulan yang Menantang

Vonis terhadap keduanya disorot berbagai kalangan. Pada akhirnya, muncul abolisi bagi Tom dan amnesti bagi Hasto.

Fakta Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto

1. Diusulkan Menkum ke Presiden Prabowo

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menjadi sosok yang mengusulkan pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto.

Usulan tersebut disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto atas nama Kementerian Hukum. "Semuanya yang mengusulkan kepada Bapak Presiden adalah Menteri Hukum. Jadi surat permohonan dari hukum kepada Bapak Presiden untuk pemberian amnesti dan abolisi saya yang tanda tangan," kata Supratman dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/7/2025) malam.

Menurut Supratman, semua pengajuan abolisi dan amnesti ini diajukan berdasarkan pertimbangan yang luas untuk kepentingan bangsa dan negara. Politikus Partai Gerindra ini menekankan bahwa pemberian kebijakan ini tidak serta-merta begitu saja, tetapi bagian dari semangat merajut kembali persatuan nasional.

2. Diumumkan Dasco

Persetujuan DPR RI atas usulan abolisi dan amnesti ini diumumkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad setelah menggelar rapat konsultasi. Saat mengumumkan abolisi dan amnesti ini, Dasco antara lain didampingi Menkum Supratman Andi Agtas, Mensesneg Prasetyo Hadi, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, dan para perwakilan pimpinan fraksi.

"DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Surat Presiden Nomor R43/Pres/07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang permintaan pertimbangan DPR RI atas pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong," kata Dasco.

Kedua, kata Dasco, DPR RI memberikan persetujuan atas Surat Presiden Nomor R42/Pres/07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana. "Diberikan amnesti, termasuk saudara Hasto Kristiyanto," ujar Dasco.

3. Respons Kejagung dan KPK

Setelah adanya pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto, Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun merespons.

"Saya pelajari dulu. Saya baru tahu dari Anda, loh," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna, Kamis (31/7/2025) malam.

Anang enggan berkomentar langsung saat ditanya soal mekanisme abolisi. Kejagung mengaku akan mempelajari hak prerogatif dari presiden tersebut. "Apabila ada kebijakan (abolisi), kita akan pelajari dulu seperti apa," tuturnya.

Sementara, KPK juga memberikan respons terhadap amnesti kepada Hasto Kristiyanto. "Itu kewenangan Presiden sesuai UUD 1945," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto saat dihubungi wartawan, Kamis (31/7/2025).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu perihal informasi yang dimaksud. "Kami pelajari terlebih dulu informasi tersebut, sementara proses hukumnya juga masih berjalan, proses pengajuan banding," kata Budi dalam keterangannya, Kamis (31/7/2025). 

Editor : Tedy Ahmad