Menkeu Purbaya Tanggapi 17+8 Tuntutan Rakyat: Hanya Suara Sebagian Kecil Masyarakat

JAKARTA, iNewsBekasi.id- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara terkait isu 17+8 Tuntutan Rakyat yang ramai diperbincangkan di media sosial. Ia menilai tuntutan tersebut datang dari sebagian kecil masyarakat yang merasa kehidupannya belum sejahtera.

"Saya belum belajar itu (17+8 Tuntutan Rakyat). Tapi begini, itu kan suara sebagian kecil rakyat kita, kenapa? Mungkin sebagian merasa terganggu, hidupnya masih kurang," ujar Purbaya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (8/9/2025).

Baca Juga

Menkeu Purbaya Respons Usulan Penurunan PPN Jadi 8 Persen

Purbaya menegaskan bahwa salah satu langkah untuk menjawab tuntutan rakyat adalah dengan mendorong pertumbuhan ekonomi ke level lebih tinggi, yakni di kisaran 6 hingga 7 persen. Dengan begitu, lapangan kerja akan tercipta lebih banyak, dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

"Pertama, saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6-7 persen, itu (tuntutan) akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan demo," jelasnya.

Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi agar pertumbuhan ekonomi dipacu secepat mungkin, minimal keluar dari zona stagnasi 5 persen, bahkan ditargetkan bisa menembus 8 persen.

Baca Juga

Menkeu Purbaya Sebut Ada Jual Beli Jabatan di Bekasi, Bupati Ade Kunang: Nggak Ada Itu!

"Kita akan kejar pertumbuhan yang paling cepat dan seoptimal mungkin. Kalau anda bilang, bisa tidak besok diciptakan, kalau saya bilang bisa, saya menipu kan," ungkapnya.

Selain itu, Purbaya menyoroti fenomena efisiensi anggaran sejak awal 2025 yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat belanja pemerintah kuartal I 2025 mengalami kontraksi -1,38 persen (year-on-year).

Sementara pada kuartal II 2025, belanja pemerintah memang tumbuh 21,05 persen dibandingkan kuartal I, namun tetap mencatatkan kontraksi -0,33 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Baca Juga

Menkeu Purbaya Buka Peluang Turunkan Tarif PPN Jadi di Bawah 11 Persen pada 2026

"Kalau saya lihat dua triwulan terakhir, pertumbuhan belanja pemerintah triwulan I dan II itu negatif kan. Itu tidak tahu salahnya dimana, efisiensi atau bukan, tapi yang jelas itu memberikan dampak negatif ke perekonomian karena pertumbuhannya melambat dari sisi itu," ujarnya.

Sebagai Menkeu yang baru dilantik, Purbaya menegaskan komitmennya untuk memperkuat fiskal negara. Menurutnya, fiskal yang sehat harus diiringi dengan belanja optimal agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Kita akan membuat fiskal mempunyai daya dorong yang optimal buat perekonomian. Saya buat fiskal sehat, tapi kalau tidak dibelanjakan juga ekonominya gak jalan, runtuh juga nanti ekonominya," pungkasnya.

Editor : Wahab Firmansyah