Menkeu Purbaya Sebut Ada Jual Beli Jabatan di Bekasi, Bupati Ade Kunang: Nggak Ada Itu!

CIKARANG PUSAT, iNewsBekasi.id – Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal dugaan jual beli jabatan di Bekasi langsung dibantah tegas Bupati Ade Kuswara Kunang. Ia memastikan, proses rotasi dan pengisian jabatan di Pemkab Bekasi berjalan bersih sesuai aturan

“Bekasi mana. Nggak ada itu!. Di Kabupaten Bekasi tidak ada jual beli jabatan,” kata Ade kepada wartawan, Selasa (21/10/2025).

Baca Juga

Indonesia Tolak Utang IMF, Menkeu Purbaya: Fiskal Kita Masih Kuat

Pemerintah Kabupaten Bekasi berkomitmen untuk melakukan pengisian, rotasi maupun mutasi jabatan dengan proses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Komitmen tersebut juga ditunjukkan dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam setiap tahapan seleksi pejabat di wilayah Kabupaten Bekasi. ”Di kabupaten enggak ada jual beli jabatan kan sudah didampingi KPK, kita komitmen,” ucapnya.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan praktik jual beli jabatan di pemerintah daerah masih terjadi sampai saat ini, salah satunya di Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan data yang dilaporkan KPK dalam kurun tiga tahun terakhir.

Baca Juga

Menkeu Purbaya Respons Usulan Penurunan PPN Jadi 8 Persen

Hal tersebut disampaikan Purbaya saat rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2025 di Kementerian Dalam Negeri yang turut disiarkan melalui media sosial Youtube Kemendagri. Ia meminta pemerintah daerah segera memperbaiki tata kelola dan disiplin anggaran.

“Data KPK juga mengingatkan kita dalam tiga tahun terakhir, masih banyak kasus di daerah. Suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan,” ucapnya.

Menkeu pun mengutip laporan KPK yang menekankan jual beli jabatan, gratifikasi dan intervensi pengadaan di lingkungan pemerintah daerah sebagai titik-titik risiko kebocoran anggaran daerah.

Baca Juga

Menkeu Purbaya Buka Peluang Turunkan Tarif PPN Jadi di Bawah 11 Persen pada 2026

Dia juga mengungkapkan hasil survei penilaian strategis (SPI) tahun 2024 menyebut hampir semua pemerintah daerah masuk kategori zona merah atau rentan. Kemudian ada 67 pemerintah provinsi dan 69 pemerintah kabupaten yang masuk kategori zona merah.

Editor: Abdullah M Surjaya