Menkeu Purbaya Sindir Komisi XI, Singgung Demo Agustus akibat Salah Kebijakan Ekonomi

JAKARTA, iNewsBekasi.id - Menteri Keuangan atau Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memberi sindiran kepada Komisi XI dalam rapat kerja perdana dengan DPR.  
  
Bermula saat dia menilai aksi demonstrasi besar-besaran yang terjadi pada akhir Agustus 2025 merupakan dampak dari tekanan ekonomi akibat kesalahan kebijakan fiskal dan moneter. 

"Yang bapak-bapak rasakan adalah yang kemarin demo itu, itu karena tekanan berkepanjangan di ekonomi, karena kesalahan kebijakan fiskal dan moneter sendiri yang sebetulnya kita kuasai," ujar Purbaya. 

Baca Juga

Penuhi Panggilan DPR, Perusahaan Transporter Limbah Bekasi Pastikan Penuhi Rekomendasi KLH

Dia kemudian menyindir Komisi XI yang menurutnya kerap rapat dengan Menteri Keuangan sebelumnya, namun tidak pernah mempertanyakan masalah ini. 

"Yang jadi pertanyaan saya, di sini komisi sebelas rapatnya dengan Menteri Keuangan (Sri Mulyani) berapa ratus hari dalam setahun. Kenapa tidak pernah mempertanyakan itu? Dan saat saya datang ke sini, tiba-tiba, wow, semuanya (pertanyaan) panjang-panjang sekali. Yang harusnya, sudah putus pada waktu itu," ungkapnya. 

Meski menyayangkan kondisi tersebut, Purbaya berjanji akan segera memperbaiki kebijakan ekonomi. Ia menekankan bahwa perbaikan struktural lain bisa dilakukan, tetapi ia akan fokus pada solusi cepat (quick win), yaitu mengembalikan kondisi ekonomi yang melemah.

Baca Juga

Usulan Biaya Haji 2026 Capai Rp88,4 Juta, Digodok Pemerintah-DPR

"Jadi ke depan,yang saya lakukan adalah memperbaiki itu. Sebelum merubah yang lain-lain," katanya. "Saya akan balik kondisi yang memburukkan langkah kita sendiri. Oh, bagaimana? Ya, paling bagus percepatan. Percepat belanjanya," tutur dia lagi. 

Purbaya mengaku telah melaporkan ke Presiden Prabowo bahwa pemerintah memiliki kas sebesar Rp425 triliun di rekening Bank Indonesia (BI). Ia berencana mengalirkan Rp200 triliun dari dana tersebut ke sistem perbankan untuk menggerakkan sektor riil. 

Ia juga akan meminta bank sentral untuk tidak menyerap uang tersebut. Menurut Purbaya, meskipun kas pemerintah akan berkurang untuk program, sektor swasta akan mengambil alih sebagai motor penggerak ekonomi.

Baca Juga

Ada Demo Setahun Pemerintahan Prabowo Hari Ini, Awas Macet!

Purbaya membandingkan kondisi ekonomi di era kepemimpinan sebelumnya. Menurutnya, pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pertumbuhan ekonomi bisa mencapai hampir 6% karena laju pertumbuhan uang primer tinggi, yang mendorong pertumbuhan kredit swasta. 

Sementara itu, pada masa Presiden Joko Widodo (Jokowi), pertumbuhan ekonomi rata-rata di bawah 5% karena uang beredar tumbuh lebih rendah. Oleh karena itu, Purbaya berkomitmen untuk menggabungkan kekuatan sektor swasta dan fiskal pemerintah. Purbaya percaya, dengan menciptakan kondisi yang mendukung, pertumbuhan ekonomi 6,5% bukan hal yang mustahil. 

"Saya termasuk yang percaya bahwa agen-agen ekonomi itu mempunyai otak sendiri. Pemerintah enggak mungkin mengontrol semua agen ekonomi untuk berjalan, tapi saya ciptakan kondisi di mana mereka berpikir dan berjalan dan bisa tumbuh, bisa berbisnis dengan suasana situasi yang ada. Itu yang ingin kita ciptakan," ucap dia.

Editor : Tedy Ahmad