Kebijakan BMAD Dinilai Rugikan Industri, Pemerintah Tegaskan Komitmen Dialog

Selain itu, asosiasi mendorong adanya dialog terbuka dengan pemerintah, khususnya dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, untuk mencari solusi yang seimbang antara perlindungan industri hulu dan keberlangsungan industri hilir.

Menanggapi keresahan tersebut, Ano Juhana, Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap potensi dampak kebijakan BMAD.

“Kami di Kemenko Perekonomian berkomitmen melindungi rantai industri plastik dari hulu hingga hilir melalui penguatan basis data supply-demand industri sebagai dasar kebijakan berbasis bukti,” kata Ano Juhana dalam keterangannya dikutip pada Selasa (7/10/2025).

Ano menyampaikan bahwa pemerintah membuka ruang dialog intensif dengan pelaku industri.

“Masukan dari asosiasi sangat penting, terutama bila dilengkapi dengan data teknis dan analisis ekonomi. Hal ini akan menjadi bahan pertimbangan utama dalam merumuskan kebijakan yang seimbang,” jelasnya.

Ano juga menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa ditangani satu instansi saja, melainkan memerlukan sinergi lintas kementerian dan lembaga.

“Kolaborasi antarinstansi menjadi kunci untuk menemukan solusi yang berimbang, sehingga kebijakan yang diambil mampu mendukung pertumbuhan industri nasional tanpa mengorbankan sektor hilir yang menjadi penopang banyak tenaga kerja,” ujarnya.

Perdebatan terkait BMAD mencerminkan dilema struktural dalam kebijakan industri Indonesia — bagaimana melindungi produsen hulu dari praktik dumping tanpa mengorbankan daya saing sektor hilir yang justru menyerap tenaga kerja besar dan menjadi motor ekspor serta konsumsi domestik.

Jika keseimbangan ini tidak dijaga, rantai pasok industri nasional berisiko terganggu, investasi bisa terhambat, dan produk lokal makin sulit bersaing dengan barang impor.

Kini, semua pihak menunggu langkah pemerintah berikutnya. Asosiasi industri berharap suara mereka menjadi bagian dari pertimbangan kebijakan, sementara pemerintah menegaskan komitmennya untuk mencari jalan tengah melalui dialog dan data yang kuat.

“Tujuan kami bukan hanya mengatur arus impor, tetapi memastikan kebijakan yang ada mendukung pertumbuhan industri nasional secara menyeluruh,” ujarnya.

Apakah kebijakan BMAD akan dikaji ulang atau tetap dijalankan demi melindungi industri hulu, masih menjadi pertanyaan terbuka. Namun yang jelas, keputusan pemerintah nanti akan menjadi penentu arah masa depan ekosistem industri plastik, makanan-minuman, elektronik, hingga daur ulang di Indonesia — sektor-sektor strategis yang menjadi denyut nadi perekonomian nasional.
 

Editor : Wahab Firmansyah