Tiga Calon Sekda Bekasi Lolos Administrasi, Pengamat Ingatkan Jangan Cuma Formalitas!
CIKARANG PUSAT, iNewsBekasi.id - Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi memasuki babak baru. Dari empat pelamar, hanya tiga nama yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi, sementara satu lainnya gugur.
Namun di balik proses ini, publik mengingatkan agar seleksi tak sekadar menjadi ritual formalitas untuk melegitimasi calon “titipan”. Namun, masyarakat Bekasi menaruh harapan besar agar seleksi ini berjalan jujur dan objektif.
Berdasarkan pengumuman Panitia Seleksi Nomor: 800.1.2.6/07-PANSELJPTP-SD/2025, tiga calon yang lolos adalah Endin Samsudin (Kepala BKPSDM Kabupaten Bekasi), Henri Lincoln (Kepala Dinas SDA-BMBK), dan Iwan Ridwan (Kepala Bapenda).
Adapun satu peserta, Aulia Sofyan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, dinyatakan tidak memenuhi syarat. Tahapan berikutnya yakni uji kompetensi dan asesmen dijadwalkan berlangsung pada 27–28 Oktober 2025.
Pengamat Kebijakan Publik Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi Hamludin menegaskan agar proses seleksi Sekda tidak sekadar seremonial untuk mengesahkan calon yang sudah “disiapkan”. Namun benar-benar birokrat yang memang mumpuni.
“Kita berharap seleksi ini bukan hanya formalitas. Jangan sampai nama Sekda sudah dikantongi sebelum proses selesai. Publik ingin figur yang benar-benar berkualitas dan punya kapabilitas,” kata Hamludin, Jumat (24/10/2025).
Ia juga mendesak Panitia Seleksi (Pansel) agar bekerja profesional dan independen sesuai amanat peraturan. “Jika ada indikasi mengarah ke calon tertentu, itu bukan hanya merusak sistem seleksi, tapi juga mencederai kepercayaan publik,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menyatakan menyerahkan sepenuhnya hasil akhir kepada Pansel. “Kita percayakan kepada mereka. Biarkan Pansel menilai hasil ujiannya, siapa yang pertama dan siapa kedua. Ya mungkin yang pertama nanti yang dipilih,” kata Ade.
Ade menambahkan, sosok Sekda yang dicari harus mampu bekerja cepat, solid, dan mendukung kepala daerah dalam menangani persoalan-persoalan Kabupaten Bekasi. “Penduduk Bekasi 3,2 juta, masalahnya banyak. Saya butuh Sekda bisa bekerja sama dengan baik,” ujarnya.
Meski proses seleksi kini berjalan sesuai tahapan, desakan publik agar transparansi dijaga tetap menggema. Sebab, jabatan Sekda bukan sekadar posisi administratif, melainkan motor utama birokrasi daerah yang menentukan arah kebijakan dan efektivitas pemerintahan.
Editor : Abdullah M Surjaya