Tender Data Geospasial, Gerindra Ingatkan BIG: Server Harus di Indonesia!

JAKARTA, iNewsBekasi.id- Badan Informasi Geospasial (BIG) diminta berhati-hati dalam menentukan pemenang tender penyediaan data dasar geospasial dan peta dasar wilayah urban serta non-urban di seluruh Indonesia. Permintaan ini disampaikan Partai Gerindra melalui dua politisinya. 

Proyek tersebut dianggap sebagai infrastruktur strategis yang menyangkut kedaulatan data bangsa. Proyek pemetaan ulang permukaan wilayah Indonesia dalam skala besar ini akan menghasilkan peta dasar nasional digital yang presisi, mulai dari potensi sumber daya alam, batas wilayah, hingga informasi fasilitas militer.

Baca Juga

Pemerintah Diminta Tak Tergesa-gesa Lanjutkan Proyek Data Geospasial di BIG

“BIG mesti hati-hati. Saya yakin percaya kepada BIG akan sangat hati-hati (penentuan pemenang tender, red),” ungkap politisi Partai Gerinda Rohkmat Ardiyan kepada wartawan Jumat (21/11/2025).

Anggota Komisi XII DPR RI ini mengingatkan bahwa BIG memiliki mandat strategis dalam pengendalian kebijakan teknis bidang informasi geospasial.

“BIG ini penting untuk mengetahui batas-batas negara, provinsi, kabupaten. Bahkan BIG menata tata ruang di setiap daerah. Sehingga BIG punya peran menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di daerah dengan membuat tata ruang yang jelas sehingga aman untuk mendukung iklim investasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, BIG juga berperan dalam pemetaan potensi sumber daya alam nasional. “Dan BIG juga untuk mengetahui data terluar kandungan yang ada di bumi Indonesia, ini sangat penting sekali,” ujar Rokhmat.

Rokhmat meminta agar BIG lebih ketat terhadap empat perusahaan asal China yang ikut tender senilai sekitar Rp4 triliun tersebut. Dia juga menyoroti dominasi peserta tender dari China dalam proyek yang didanai soft loan Bank Dunia itu.

“Tentunya kita akan lakukan pendalaman-pendalaman, dilakukan diskusi-diskusi agar sama-sama bisa mengawasi proyek tersebut,” katanya.

Peringatan serupa juga disampaikan politisi Gerindra lainnya, Kawendra Lukistian. Ia menekankan bahwa seluruh data dari proyek ini harus berada dan tersimpan di infrastruktur dalam negeri.

“Mohon dipertimbangkan sekali bahwa harus yang punya server di dalam negeri, kekuatannya harus kekuatan dalam negeri,” tegas Kawendra.

Menurutnya, data geospasial nasional merupakan data sensitif yang tidak boleh dikendalikan pihak asing.

“Tentu itu kan bagian dari data-data kepemilikan negeri kita, bagian kekuatan kita. Dan data itu ada hal yang sangat sensitif,” ujarnya.

Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat terhadap kemandirian teknologi dan data nasional.

“Tentu terkait hal tersebut, kita harus memperhatikan juga keberpihakan terhadap pelaku industri lokal. Kalau memang ada pemain lokal yang jauh lebih baik, tentu mereka berbasis di dalam negeri, kenapa gak diberi kesempatan kepada hal tersebut, teman-teman yang main di lokal,” lanjutnya.

Untuk diketahui tender ini merupakan bagian dari Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASP) dengan kode P180860. Ada empat perusahaan asal China yang terlibat.

Editor : Wahab Firmansyah