Perda Data Desa Presisi Bekasi Disahkan, Anggaran Rp13,5 Miliar Disiapkan untuk Data Center

BEKASI, iNewsBekasi.id — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi bersama DPRD Kabupaten Bekasi resmi mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaraan Data Desa dan Kelurahan Presisi. Perda ini akan menjadi landasan utama seluruh perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Bekasi.

Sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut, Pemkab Bekasi menyiapkan anggaran sekitar Rp13,5 miliar yang dialokasikan untuk pembangunan data center, pembiayaan enumerator, serta persiapan teknis pelaksanaan pendataan berbasis sensus.

Baca Juga

Hasil Seleksi Sekda Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin Raih Nilai Tertinggi

Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menegaskan, seluruh kebijakan pembangunan ke depan wajib mengacu pada Data Desa Presisi yang dihimpun melalui pendataan langsung di lapangan, mencakup sektor pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur.

“Tidak boleh lagi ada program yang tumpang tindih. Semua akan dicek melalui data yang benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat,” kata Ade dalam keterangannya, Rabu (17/12/2025).

Menurut Ade, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Data Desa dan Kelurahan Presisi merupakan inisiatif pemerintah daerah untuk menjawab persoalan klasik pembangunan, yakni ketidaksinkronan data dengan kondisi faktual masyarakat.

Baca Juga

Resmi Meluncur, Mobil MPV Listrik Buatan Cikarang Ini Siap Diekspor!

“Nanti pembangunan Kabupaten Bekasi ini berbasis data desa. Pendidikan, kesehatan, sarana-prasarana, semuanya. Manpower akan terjun langsung ke bawah untuk melakukan sensus. Jadi tak ada lagi timpang tindih,” ujarnya.

Ia menambahkan, penerapan Data Desa Presisi diharapkan mampu memastikan setiap program pembangunan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kalau ada usulan program, kondisinya bisa dicek langsung lewat data. Ini penting agar pembangunan tidak salah sasaran,” jelas Ade.

Editor : Wahab Firmansyah