Dampak Arahan KDM, Seluruh Izin Pembangunan Perumahan di Kabupaten Bekasi Dihentikan

BEKASI, iNewsBekasi.id- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menghentikan sementara penerbitan izin pembangunan perumahan di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Jawa Barat terkait penyesuaian tata ruang serta upaya mitigasi risiko bencana.

Penghentian izin pembangunan tersebut mengacu pada Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Nomor 177/PUR.06.02.03/DISPERKIM tertanggal 6 Desember 2025. Dalam surat edaran itu, pemerintah daerah diminta menunda penerbitan izin perumahan hingga kajian risiko bencana selesai dan penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dirampungkan.

Baca Juga

Pemkab Bekasi Nilai CSR Urban Farming Lippo Cikarang Berdampak Positif bagi Warga

Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menegaskan, Pemkab Bekasi memprioritaskan kepatuhan terhadap tata ruang serta perlindungan lingkungan. Menurutnya, kebijakan tersebut diperlukan agar pembangunan berjalan seimbang dengan daya dukung wilayah.

“Menindaklanjuti arahan Gubernur Jawa Barat dengan menghentikan sementara perizinan pembangunan perumahan,” kata Ade, Kamis (18/12/2025).

Ade mengungkapkan, sejumlah permohonan izin hunian dinilai tidak memenuhi ketentuan karena berada di lahan yang dilindungi dan tidak sesuai dengan peruntukan ruang. Penilaian tersebut mengacu pada ketentuan Lahan Sawah Dilindungi serta Peraturan Daerah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Baca Juga

Dampak Penghentian Izin Pembangunan Perumahan di Bekasi, Ini Penjelasan Pemkab

Sementara itu, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi Benny Sugiarto menyampaikan, seluruh rekomendasi perizinan tetap mengacu pada RTRW yang berlaku. Dalam proses pengajuan, tim teknis juga melakukan verifikasi lapangan sebagai bagian dari pengendalian pemanfaatan ruang.

Di sisi lain, Pelaksana Tugas Kepala DPMPTSP Kabupaten Bekasi Hasyim Adnan mengatakan pihaknya mengikuti ketentuan dan arahan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia menegaskan, kebijakan tersebut bertujuan untuk pengendalian banjir serta perlindungan lingkungan.

Hasyim belum merinci jumlah izin pembangunan perumahan yang ditolak, mengingat seluruh proses perizinan dilakukan secara digital melalui aplikasi OSS-RBA.

Baca Juga

Hasil Seleksi Sekda Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin Raih Nilai Tertinggi

“Mulai pekan ini semua izin perumahan kami tunda sebagaimana arahan dari Pemprov Jabar,” katanya.

Editor : Wahab Firmansyah