Pimpinan Baru BPJS Ketenagakerjaan Dilantik, Strategi 3C Jadi Andalan Lima Tahun ke Depan

JAKARTA, iNews.id - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menetapkan jajaran pimpinan baru BPJS Ketenagakerjaan melalui Keputusan Presiden Nomor 18/P Tahun 2026. Kepemimpinan baru ini akan menjalankan mandat periode 2026–2031.

Pelantikan Dewan Pengawas dan Direksi baru dilakukan oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang mewakili Presiden.

Baca Juga

7 Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaan Online Terbaru, Pekerja Diminta Pengecekan Tiap Bulan

Dalam sambutannya, Muhaimin menegaskan bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus memperkuat pemberdayaan masyarakat.

“Perlindungan sosial bukan hanya jaring pengaman, tapi fondasi pembangunan manusia,” kata Muhaimin dalam acara pelantikan.

Dalam susunan baru Dewan Pengawas, Presiden menunjuk Dedi Hardianto dari unsur pekerja sebagai Ketua Dewan Pengawas, menggantikan Muhammad Zuhri yang telah menyelesaikan masa jabatannya.

Baca Juga

320.000 Ojol Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan, Dapat Santunan hingga Tunjangan Kematian

Sementara itu, jajaran anggota Dewan Pengawas diisi oleh Swartoko dan Sudarso dari unsur pemerintah, Ujang Romli dari unsur pekerja, Abdurrakhman Lahabato dan Sumarjono Saragih dari unsur pemberi kerja, serta Alif Noeriyanto Rahman dari unsur tokoh masyarakat.

Di jajaran Direksi, Saiful Hidayat ditetapkan sebagai Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan menggantikan Pramudya Iriawan Buntoro. Saiful akan didampingi Ihsanudin sebagai Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi.

Harjono Siswanto sebagai Direktur Human Capital dan Umum, Agung Nugroho sebagai Direktur Kepesertaan, Trisna Sonjaya sebagai Direktur Pelayanan, Eko Purnomo sebagai Direktur Pengembangan Investasi, serta Bambang Joko Sutarto sebagai Direktur Keuangan.

Baca Juga

Cara Mengajukan Dana Siaga untuk Kebutuhan Mendesak

Saiful Hidayat menegaskan bahwa lima tahun ke depan BPJS Ketenagakerjaan akan mengusung strategi 3C: Coverage, Care, dan Credibility. “Coverage berarti memperluas kepesertaan secara terstruktur dan terukur karena masih jutaan pekerja yang belum terlindungi,” kata Saiful.

Ia juga menekankan penguatan layanan melalui transformasi digital dan kolaborasi lintas sektor sebagai bagian dari pilar Care. Sementara Credibility akan menjadi fondasi utama melalui tata kelola yang akuntabel dan integrasi data yang kuat untuk menjaga kepercayaan publik.

“Kami akan meningkatkan kredibilitas data, proses, compliance, serta kolaborasi strategis dengan seluruh stakeholder untuk memperkuat trust dari pemerintah, pemberi kerja, dan masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga

Cara Cairkan BPJS Ketenagakerjaan Tanpa Resign: Melalui Website, JMO, Beserta Syaratnya

Di tingkat daerah, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bekasi Delta Mas, Muhammad Ali Saepuloh, menyebut pergantian kepemimpinan ini sebagai momentum penting untuk memperluas perlindungan pekerja dan meningkatkan kualitas layanan.

“Kami berharap kepemimpinan baru mampu memastikan pengelolaan dana jaminan sosial yang profesional, transparan, dan akuntabel,” kata Ali, Selasa (24/2/2026).

Muhammad Ali sangat optimistis periode 2026–2031 akan menjadi fase penguatan sistem perlindungan sosial ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan berdampak nyata bagi kesejahteraan pekerja Indonesia.

Editor : Abdullah M Surjaya