Bekasi Poles 33 Km Jalur Mudik, Pantura dan Kalimalang Jadi Fokus Lebaran 2026
CIKARANG, iNewsBekasi.id - Pemerintah Kabupaten Bekasi mengebut perbaikan jalur mudik utama di wilayahnya menjelang arus Lebaran 2026. Fokus perbaikan diprioritaskan pada Jalan Negara (Pantura) dan Jalan Kalimalang dengan total panjang sekitar 33 kilometer.
Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi, Henri Lincoln, mengatakan ada dua jalur krusial yang menjadi perhatian utama pemerintah daerah yang kini dikebut perbaikannya agar bisa dilalui pemudik H-10 Lebaran 2026.
“Ada dua jalur yang harus kita tangani segera. Pertama jalur Jalan Negara dari batas kota sampai batas Karawang, kemudian Kalimalang,” kata Henri, Rabu (25/2/2026).

Henri menjelaskan, perbaikan di Jalan Negara saat ini masih bersifat sementara karena kewenangan berada di pemerintah pusat. Pemkab Bekasi telah menyurati Balai Jalan Jakarta–Jawa Barat terkait kerusakan tersebut.
“Kemarin sudah dilakukan penambalan, tapi sifatnya sementara. Kalau hujan dan dilewati kendaraan berat, biasanya cepat lepas. Harapannya bisa permanen,” ucapnya.
Sementara itu, di Jalan Kalimalang, pemerintah daerah juga menyiapkan perbaikan berkala di sejumlah titik kerusakan yang dianggap kritis menjelang mudik.
“Kalimalang ada beberapa titik kita kerjakan. Fokus kita memang di dua jalur ini karena menjadi jalur utama mudik,” jelasnya.
Selain dua ruas utama tersebut, Pemkab Bekasi juga menyiapkan perbaikan pada ruas pendukung seperti Jalan Pilar-Sukatani dan Tambun Selatan, yang menjadi akses menuju Jalan Negara dan Kalimalang.
Untuk perbaikan berkala jalan kabupaten, Pemkab Bekasi menyiapkan anggaran sekitar Rp11 miliar. Namun, Henry menyebut titik perbaikan perlu disesuaikan karena kerusakan terbaru muncul di lokasi berbeda dari rencana awal.
“Anggaran berkala kita sekitar Rp11 miliar, tapi titiknya harus digeser karena kerusakan sekarang beda lokasi. Jadi kita mohon penyesuaian,” ujarnya.
Saat ini, proses pengadaan barang dan jasa sudah disiapkan, termasuk jasa konsultasi. Pemerintah daerah masih menunggu keputusan pimpinan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk eksekusi fisik.
“Jasa konsultasi sudah jalan. Kalau sudah turun keputusan dan anggaran, kegiatan fisik langsung kita eksekusi,” kata Henri.
Untuk ruas Jalan Negara yang menjadi kewenangan pusat, Pemkab Bekasi mengaku siap membantu penanganan jika diminta, meski terkendala status aset jalan. “Kalau jalan negara itu kewenangan pusat,” tutupnya.
Sebelumnya, Pemkab Bekasi memprioritaskan perbaikan infrastruktur jalan terutama pada lintasan mudik Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi guna menjamin keselamatan, kelancaran, dan kenyamanan pemudik.
Pelaksana Tugas Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menegaskan percepatan perbaikan dilakukan melalui skema pergeseran anggaran serta memajukan jadwal proyek fisik dari semester kedua menjadi semester pertama tahun ini.
“Kami telah menggeser jadwal proyek agar bisa dikerjakan dalam waktu dekat. Insya Allah sebelum Lebaran kita pastikan jalan di Kabupaten Bekasi sudah diperbaiki semua,” kata Asep kepada Hallonews.
Politisi Partai Buruh ini menyebut upaya perbaikan dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya untuk ruas berstatus jalan provinsi seperti Jalan KH Raden Ma'mun Nawawi.
Editor : Abdullah M Surjaya