Ketimpangan Ekonomi dan Krisis Iklim Dinilai Berakar dari Struktur Ekonomi yang Sama

JAKARTA, iNewsBekasi.id- Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil di kisaran 5 persen dalam beberapa tahun terakhir dinilai belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Di balik capaian tersebut, ketimpangan ekonomi justru semakin tajam, ditandai dengan terkonsentrasinya kekayaan pada kelompok elite, sementara mayoritas masyarakat mengalami stagnasi pendapatan dan kualitas hidup.

Data terbaru dari Center for Economic and Law Studies (CELIOS) menunjukkan konsentrasi kekayaan di Indonesia semakin ekstrem. Sebanyak 50 orang terkaya di Indonesia tercatat memiliki total kekayaan setara dengan 55 juta penduduk. Dalam periode yang sama, kekayaan kelompok superkaya itu meningkat signifikan, sedangkan kenaikan upah pekerja berlangsung sangat terbatas.

Baca Juga

Seperti Sri Lanka, Ini Daftar Sembilan Negara yang Terancam Bangkrut

Selain itu, kelompok 1 persen teratas menguasai sekitar seperlima total kekayaan nasional sebelum redistribusi melalui pajak. Kondisi tersebut menunjukkan mekanisme distribusi ekonomi belum berjalan efektif, sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati kelompok tertentu dibandingkan masyarakat luas.

Riset Transisi Bersih juga menemukan bahwa ketimpangan ekonomi berkaitan erat dengan struktur ekonomi nasional yang masih bertumpu pada sektor ekstraktif berbasis eksploitasi sumber daya alam. Lebih dari separuh kekayaan kelompok superkaya disebut berasal dari sektor tersebut.

Direktur Eksekutif Transisi Bersih, Abdurrahman Arum, menilai model ekonomi tersebut secara alami menciptakan akumulasi keuntungan pada segelintir pihak, sementara dampak sosial dan lingkungan ditanggung masyarakat luas.

"Model ekonomi ini secara inheren menghasilkan konsentrasi keuntungan pada segelintir pelaku, sementara biaya sosial dan lingkungan ditanggungkan kepada masyarakat luas," ungkap Abdurrahman Arum dalam keterangannya, Senin (4/5/2026).

Menurut Rahman, selama bertahun-tahun keuntungan ekonomi dari eksploitasi sumber daya alam hanya dinikmati kelompok terbatas. Sebaliknya, masyarakat harus menghadapi konsekuensi berupa kerusakan lingkungan, meningkatnya bencana ekologis, hingga menurunnya kualitas hidup.

"Dengan demikian, ketimpangan ekonomi dan krisis iklim merupakan dua konsekuensi dari model pembangunan yang sama. Karena itu, jika kita hendak menurunkan tingkat ketimpangan dan bergiat untuk lingkungan yang lebih berkelanjutan, kita harus menghentikan model pembangunan yang tidak adil dan merusak," tegasnya.

CELIOS juga menyoroti akumulasi kekayaan yang tak hanya terjadi di sektor bisnis, tetapi turut tercermin dalam struktur pejabat publik dan lembaga legislatif. Kondisi ini dinilai berpotensi menciptakan lingkaran kekuasaan yang memperkuat dominasi kelompok tertentu dalam pengambilan kebijakan publik.

Peneliti Senior Transisi Bersih, Sisdjiatmo K. Widhaningrat, menegaskan ketimpangan ekstrem saat ini bukan disebabkan kegagalan pertumbuhan ekonomi, melainkan distribusi hasil pertumbuhan yang tidak merata.

“Ketimpangan ekstrem yang kita lihat hari ini bukan terjadi karena ekonomi gagal tumbuh, tetapi karena hasil pertumbuhan dibiarkan terkonsentrasi pada segelintir kelompok,” ujarnya.

Sebagai solusi, Transisi Bersih mendorong enam agenda transformasi ekonomi yang dinilai lebih adil, produktif, dan berkelanjutan.

Pertama, penerapan pajak kekayaan progresif terhadap kelompok superkaya untuk membiayai layanan publik, perlindungan sosial, dan investasi transisi energi berkeadilan.

"Pajak kekayaan perlu diterapkan pada kelompok superkaya sebagai instrumen koreksi ketimpangan ekstrem, dengan alokasi yang jelas untuk pembiayaan layanan publik, perlindungan sosial, dan investasi dalam transisi energi berkeadilan," kata Rahman.

Kedua, mengubah orientasi ekonomi dari model ekstraktif menuju ekonomi produktif berbasis industri bernilai tambah tinggi.

Ketiga, merevitalisasi sektor manufaktur agar mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, meningkatkan upah pekerja, serta memperluas kelas menengah.

Keempat, meningkatkan produktivitas nasional melalui investasi pendidikan, penguatan riset dan inovasi, serta pembangunan infrastruktur ekonomi yang merata.

Kelima, mempercepat transisi energi yang terintegrasi dengan strategi industrialisasi nasional agar mampu menurunkan emisi sekaligus membuka peluang industri baru.

Keenam, melakukan reformasi tata kelola ekonomi dan politik melalui transparansi kekayaan, pencegahan konflik kepentingan, serta reformasi pembiayaan politik.

Rahman menegaskan Indonesia masih memiliki peluang keluar dari jebakan ketimpangan ekonomi dan ketergantungan pada sektor ekstraktif, asalkan ada keberanian politik untuk melakukan perubahan fundamental.

"Namun, tanpa perubahan mendasar dalam struktur ekonomi dan politik, pertumbuhan hanya akan memperbesar kesenjangan yang sudah ekstrem saat ini. Hanya dengan arah kebijakan yang tepat dan berani, Indonesia dapat membangun ekonomi yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan," ucapnya.

Editor : Wahab Firmansyah