Timwas DPR Desak Pemerintah Bentuk Lembaga Resmi Pengelola Badal Haji

Selain badal haji, Cucun yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR menyoroti ketatnya aturan pembayaran dam (denda) oleh Pemerintah Arab Saudi melalui perusahaan negara, Adahi. Kebijakan terbaru bahkan mengisyaratkan pembayaran lewat Adahi ini akan menjadi salah satu syarat mutlak dalam penerbitan visa bagi jemaah Indonesia.

Merespons adanya perbedaan pandangan (ikhtilaf) di Tanah Air—termasuk wacana pemotongan hewan dam di Indonesia—DPR berencana menggelar pertemuan khusus dalam waktu dekat bersama kementerian terkait, MUI, dan para ahli fikih. Langkah ini diambil untuk menyelaraskan aturan administratif Arab Saudi dengan keabsahan hukum Islam demi kemaslahatan jemaah.

Editor: Vitrianda Hilba Siregar