Jelang Munas HIPMI, Empat BPD Papua Minta Hak yang Sama

JAKARTA, iNewsBekasi.id- Empat Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dari wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) Tanah Papua menyampaikan keberatan terkait penetapan hak voters menjelang Musyawarah Nasional (Munas) HIPMI. Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi mengurangi ruang partisipasi daerah baru dalam proses pengambilan keputusan organisasi di tingkat nasional.

Keempat BPD tersebut yakni HIPMI Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Mereka menegaskan bahwa seluruh kewajiban organisasi yang dipersyaratkan telah dijalankan sejak pembentukan kepengurusan pascapemekaran wilayah.

Baca Juga

Pelantikan Bakorpus HIPMI PT, Langkah Nyata Cetak Pengusaha Muda Masa Depan

Sebagai daerah yang baru terbentuk, BPD HIPMI DOB Tanah Papua mengakui menghadapi berbagai tantangan dalam membangun struktur organisasi. Meski demikian, mereka mengklaim telah melaksanakan agenda wajib organisasi, memenuhi target keanggotaan, serta aktif mengikuti berbagai kegiatan nasional yang diselenggarakan oleh BPP HIPMI.

Ketua BPD HIPMI Papua Selatan, Nickson Pampang, menegaskan bahwa keberatan yang disampaikan bukan untuk memperoleh perlakuan istimewa, melainkan memperjuangkan prinsip kesetaraan dalam organisasi.

“Papua hadir bukan untuk meminta perlakuan khusus. Kami hadir sebagai bagian sah dari organisasi dan berharap diperlakukan setara. Yang kami perjuangkan adalah hak yang sama berdasarkan aturan yang sama,” ujar Nickson Pampang dalam keterangannya, Senin (9/6/2026).

Senada dengan itu, Ketua BPD HIPMI Papua Barat Daya, Rob Rafael Kardinal, mengatakan pihaknya telah berupaya memenuhi seluruh kewajiban organisasi meskipun memiliki waktu yang relatif singkat sejak terbentuk.

“Kami memahami posisi kami sebagai daerah baru. Karena itu kami bekerja keras untuk memenuhi seluruh kewajiban organisasi, mulai dari agenda kelembagaan, keanggotaan, hingga partisipasi dalam kegiatan nasional. Komitmen itu seharusnya juga mendapat pengakuan yang setara,” kata Rob.

Sementara itu, Ketua BPD HIPMI Papua Pegunungan, Anthonius Wetipo, menilai semangat pembentukan daerah otonomi baru seharusnya menjadi sarana memperluas partisipasi dan memperkuat keterwakilan daerah dalam berbagai forum strategis.

“Daerah baru dibentuk agar partisipasi semakin luas, bukan justru menyempit. Karena itu, penetapan hak representasi harus mempertimbangkan fakta objektif dan tidak membedakan antara daerah lama maupun daerah hasil pemekaran,” kata Anthonius.

Di sisi lain, Ketua BPD HIPMI Papua Tengah, Yoti Gire, berharap persoalan penetapan hak voters dapat diselesaikan melalui mekanisme organisasi yang adil, transparan, dan mengedepankan kesetaraan bagi seluruh daerah.

Menurut Yoti, perlakuan yang setara terhadap seluruh BPD akan menjadi fondasi penting dalam menjaga soliditas dan masa depan organisasi.

“Ketika seluruh daerah diperlakukan secara setara, maka soliditas organisasi akan semakin kuat. Kami ingin setiap daerah memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan ikut menentukan arah HIPMI ke depan,” tutup Yoti Gire.

Editor : Wahab Firmansyah