Menkop Ferry Juliantono: Koperasi Desa Pangkas Rantai Distribusi dan Perkuat Ekonomi Desa

JAKARTA, iNewsBekasi.id- Pemerintah Presiden Prabowo Subianto terus mendorong penguatan ekonomi masyarakat dari tingkat desa melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Program yang lahir melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tersebut diarahkan untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus memangkas rantai distribusi barang kebutuhan pokok dan komoditas bersubsidi.

Baca Juga

Membangun Ekonomi Desa Atau Mengubur Harapan?

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, KDKMP dirancang tidak sekadar menjadi badan usaha di desa. Koperasi tersebut diharapkan menjadi bagian dari ekosistem ekonomi yang menghubungkan masyarakat dengan kebutuhan sehari-hari, pasar, pembiayaan, hingga berbagai program pemerintah.

Menurut Ferry, KDKMP memiliki tiga fungsi utama. Pertama, menyalurkan barang subsidi dan menjual kebutuhan sehari-hari. Kedua, menjadi offtaker yang menyerap hasil produksi masyarakat desa dan kelurahan. Ketiga, menyalurkan berbagai program pemerintah pusat.

"Khusus koperasi desa kelurahan merah putih merupakan program prioritas pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Secara targetnya KDKMP ini bisa menggerakkan ekonomi, kemudian mengentaskan kemiskinan," kata Ferry dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk “Koperasi Merah Putih, Penggerak Ekonomi Rakyat" dikutip Senin (5/10/2026).

Ferry menjelaskan, salah satu fungsi strategis KDKMP adalah memperpendek rantai distribusi barang subsidi. Jaringan koperasi yang berada hingga tingkat desa dinilai dapat menjadi saluran distribusi yang lebih dekat dengan masyarakat penerima manfaat.

"Penyaluran barang subsidi ini menjadi penting karena itu kan sebenarnya haknya rakyat yang sekarang relatif kurang tepat sasaran terlalu panjang mata rantai distribusinya dan lain sebagainya," ujar Ferry.

Untuk mendukung skema tersebut, pemerintah menyiapkan mekanisme distribusi dari BUMN produsen atau penyalur kepada KDKMP.

Ferry menyebut Pertamina Patra Niaga, Pupuk Indonesia, Bulog, dan sejumlah BUMN lainnya telah membahas mekanisme penyaluran secara teknis.

"Justru dengan penyaluran barang subsidi langsung dari pihak produksi produsen BUMN ini langsung ke kdkmp Menurut saya itu justru memotong rantai distribusi," kata Ferry.

Sejumlah komoditas yang dapat disalurkan melalui skema tersebut antara lain pupuk bersubsidi, LPG 3 kilogram, beras SPHP, dan minyak goreng.

Peran KDKMP tidak hanya berfokus pada distribusi barang. Koperasi juga diproyeksikan menjadi offtaker yang menyerap hasil produksi masyarakat desa, mulai dari sektor pertanian, hortikultura, perikanan, perkebunan, kerajinan hingga produk UMKM.

Produk yang diserap koperasi selanjutnya dapat diproses dan dipasarkan ke luar desa sehingga membuka akses pasar yang lebih luas bagi masyarakat.

Dari sisi pembiayaan, koperasi juga dapat menjadi unit layanan jasa perbankan sekaligus salah satu saluran penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Keberadaan KDKMP juga diproyeksikan dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Editor: Wahab Firmansyah