Fatwa MUI Terbaru 2026: Vape Haram, Produksi dan Jual Beli Rokok Elektrik Juga Dilarang

JAKARTA, iNewsBekasi.id – Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai perbuatan haram. Ketentuan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 yang tidak hanya mengatur larangan penggunaan, tetapi juga mencakup produksi dan perdagangan rokok elektrik.

Fatwa tersebut ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Aminuddin Yaqub. Penetapan itu diketahui Ketua Umum MUI Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Asrorun Niam Sholeh menjelaskan, keputusan mengharamkan vape didasarkan pada sejumlah pertimbangan, terutama dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Selain itu, perangkat rokok elektrik dinilai berpotensi disalahgunakan sebagai sarana konsumsi maupun peredaran narkotika dan zat terlarang lainnya.

"Menggunakan rokok elektrik (REL) / vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya," ujar Niam dalam keterangannya, Senin (9/11/2026).

Dalam penjelasan fatwa tersebut, rokok elektrik didefinisikan sebagai perangkat elektronik berbaterai yang bekerja dengan memanaskan cairan berisi sejumlah bahan, seperti nikotin, gliserin, dan perasa. Proses pemanasan itu menghasilkan aerosol atau uap yang kemudian dihirup oleh penggunanya.

MUI secara khusus menyoroti kandungan nikotin dalam cairan vape yang dapat menimbulkan ketergantungan. Zat tersebut juga dinilai berisiko mengganggu fungsi sistem saraf dan berdampak buruk terhadap kesehatan tubuh.

MUI Haramkan Penggunaan hingga Perdagangan Vape

Tidak hanya penggunaan, MUI juga menetapkan penyalahgunaan perangkat vape untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagai perbuatan haram.

Larangan tersebut juga berlaku bagi seluruh aktivitas produksi dan perdagangan rokok elektrik. Ketentuan ini tercantum dalam poin kedua dan ketiga Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026.

"Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram," kata Niam mengutip poin kedua dan ketiga ketentuan hukum fatwa tersebut.

Melalui penerbitan fatwa ini, Niam berharap masyarakat, khususnya kalangan anak muda dan pelaku usaha, dapat memahami serta menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan MUI.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat melindungi kesehatan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus mencegah penyalahgunaan vape sebagai sarana konsumsi maupun peredaran narkoba.

Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026

Ketentuan Umum

1. Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
2. Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram.
3. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram.

Rekomendasi

1. Presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape disertai sanksi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
2. Presiden mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik/vape guna melindungi masyarakat dari paparan dan dampak negatif yang ditimbulkan.
3. Pemerintah segera melakukan koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan badan agar kebijakan pelarangan vape terkoordinasi dan terkonsolidasi.
4. Kementerian Kesehatan menyusun kebijakan tentang larangan penggunaan rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.
5. BPOM memperketat pengawasan terhadap produk rokok elektrik/vape dan memperkuat koordinasi dengan BNN serta aparat penegak hukum dalam pertukaran informasi dan penanganan produk vape.
6. Kementerian Perindustrian melarang izin industri vape dan mengevaluasi kebijakan perizinan industri vape dengan mempertimbangkan risiko penyalahgunaan vape sebagai media peredaran dan konsumsi zat terlarang.
7. Kementerian Keuangan mengevaluasi kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan aspek perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan produk.
8. Kepolisian Negara RI dan BNN menutup segala celah peredaran narkoba, salah satunya melalui vape, serta melakukan penindakan tegas terhadap peredaran dan penyalahgunaan vape.
9. Aparat penegak hukum menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan perangkat vape untuk produksi, penyimpanan, distribusi, maupun konsumsi narkotika sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
10. Ormas Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga meningkatkan edukasi serta sosialisasi mengenai haramnya penggunaan rokok elektrik, bahaya kesehatan, dan penyalahgunaannya.
11. Masyarakat menghindari penggunaan rokok elektrik dan berperan aktif melindungi anak serta remaja dari paparan dan ketergantungan nikotin.
12. Seluruh pemangku kepentingan memperkuat koordinasi dan melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan pengendalian rokok elektrik berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan masyarakat.
 

Editor: Wahab Firmansyah