Rumah di Cipete Digeledah Bareskrim, Ada Kaitannya dengan Kasus Penyadapan Prabowo
Dalam perkembangan penanganan perkara tersebut, Polri lebih dahulu menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Ahrie Sonta melalui sidang etik pada 10 November 2026.
Selanjutnya, Eko Hadi juga dijatuhi sanksi PTDH setelah menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) pada Selasa (17/11/2026). Namun, Eko mengajukan banding atas putusan tersebut.
Kasus dugaan penyadapan ilegal itu disebut berlangsung sepanjang periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi sesuai prosedur.
Selain Presiden Prabowo, penyadapan tersebut diduga menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Dalam perkara ini, para tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun.
Mereka juga dijerat Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana maksimal enam tahun, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana maksimal delapan tahun.
Editor: Wahab Firmansyah