"Selain permasalahan mafia tanah yang masih banyak terjadi di Sumatera Selatan, banyak permasalahan tata ruang lain seperti alih fungsi ruang terbuka hijau menjadi kawasan komersil yang mengakibatkan banjir di setiap sudutnya," imbuh Jialyka yang juga menyampaikan secara langsung lembar aspirasi masyarakat korban mafia tanah di Sumsel kepada Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto.
Terkait hal tersebut, Hadi Tjahjanto pun menjelaskan bahwa sampai saat ini Kementerian ATR/BPN terus mendorong proses percepatan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
"Khususnya RDTR sesuai amanat Kabupaten/Kota, kami menargetkan pemenuhan sekitar 2.000 RDTR," jelas Hadi.
Hadi juga mengatakan, untuk dapat mewujudkan penataan ruang yang ideal, dibutuhkan adanya sinergi kelembagaan penyelenggaraan penataan ruang yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
"Oleh sebab itu saya sangat berharap dukungan dan kolaborasi dari Komite I DPD RI dalam mengakselerasi kinerja penyelenggaraan penataan ruang yang menjadi tanggung jawab Kementerian ATR/BPN," ucapnya.
Editor : Sazili Mustofa
Artikel Terkait
