JAKARTA, iNews.id - Baru-baru ini jagat dunia maya dihebohkan dengan beredarnya foto para terpidana atau mantan narapidana kasus korupsi di akun Non-Fungiable Token (NFT) OpenSea. Foto-foto koruptor dan mantan narapidana kasus korupsi yang tersebar di marketplace OpenSea tersebut dijual dengan harga bervariatif.
Foto-foto koruptor tersebut dijual di OpenSea oleh akun yang mengatasnamakan 'Komisi Pemberantasan Korupsi'. Jualan foto koruptor itu kemudian diviralkan di Instagram oleh @lambe_turah dan menjadi sorotan netizen.
Dari hasil penelusuran, sejumlah foto koruptor dan mantan narapidana kasus korupsi yang dijual di OpenSea di antaranya yakni, Muhammad Nazaruddin; Setya Novanto; Djoko Susilo; Akil Mochtar; Miranda S Goeltom; hingga Amran Batalipu.
Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri angkat bicara soal foto koruptor dan mantan narapidana kasus korupsi yang viral dijual di OpenSea tersebut. Ali memastikan bahwa akun 'Komisi Pemberantasan Korupsi' yang menjual foto koruptor di OpenSea bukan resmi milik KPK.
Ali menegaskan bahwa KPK tidak pernah membuat akun di marketplace OpenSea. Apalagi, sampai menjual foto-foto koruptor dan mantan narapidana kasus korupsi. Ali meminta agar para pihak tidak menyalahgunakan lambang, logo, serta nama KPK.
"KPK tidak pernah membuat akun di marketplace tersebut dan meminta semua pihak agar tidak menyalahgunakan nama dan logo lembaga KPK untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan," ungkap Ali melalui pesan singkatnya, Rabu (19/1/2022).
Lembaga pimpinan Firli Bahuri Cs meminta agar masyarakat mewaspadai penyalahgunaan akun yang mengatasnamakan KPK di OpenSea. Ditekankan Ali, KPK tidak pernah melakukan kegiatan jual-beli atau yang bersifat komersial di sejumlah marketplace.
"KPK tidak pernah melakukan kegiatan melalui medium atau platform apa pun yang bersifat komersial, jual-beli dan kegiatan ekonomi lainnya yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi," tegasnya.
Ali meminta agar masyarakat melapor ke aparat penegak hukum bila merasa dirugikan atau ditipu oleh akun yang mengatasnamakan 'Komisi Pemberantasan Korupsi' di berbagai media sosial serta market place.
"Jika masyarakat menemukan dugaan penipuan menggunakan nama dan logo KPK silakan menghubungi aparat penegak hukum terdekat atau menghubungi Call Center KPK 198," pungkasnya.
Editor : Eka Dian Syahputra
Artikel Terkait
